Evaluasi Pertanggungjawaban APBD DKI 2021, DPRD Nilai Pelaksanaan Anggarannya Kurang Baik

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta telah mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021. Evaluasi ini dilakukan dalam rapat-rapat Komisi DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang telah berjalan beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menuturkan, secara keseluruhan DPRD menilai kualitas pelaksanaan kegiatan anggaran Pemprov DKI sepanjang tahun 2021 kurang baik.

Dalam hal ini, APBD tahun 2021 meninggalkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang cukup tinggi, yakni sebesar Rp9,72 triliun.

"Teman-teman Banggar menganggap kurang baik, memang, kegiatan APBD tahun 2021 ini. Salah satu indikatornya silpa yang tinggi. Tandanya, banyak anggaran yang tidak terserap," kata Misan saat dihubungi, Senin, 5 September.

Pada evaluasinya, setiap Komisi DPRD DKI Jakarta memberi catatan masing-masing. Komisi A mengimbau agar Pemprov DKI menertibkan aset pemerintah daerah yang tidak digunakan, sehingga tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain.

Lalu, Komisi B meminta seluruh jajaran Pemprov DKI memperbaiki mekanisme penyusunan perencanaan anggaran. Jika program yang direncanakan memiliki peluang yang kecil untuk dilaksanakan, lebih baik tidak diusulkan.

Sementara, Komisi C mendesak jajaran anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini untuk lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah. Lalu, Komisi D meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI lebih intens berkomunikasi dengan kelompok kerja (pokja) untuk meminimalisasi gagal lelang yang kerap terjadi.

Terakhir, Komisi E mendorong Dinas Kesehatan DKI untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sejumlah Rumah Sehat (RS) sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal.

Lebih lanjut, Misan mengaku pihaknya memahami pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran.

"Di satu sisi, kami memahami juga kondisi kemarin tahun 2021 itu, situasi yang kurang baik sebab pandemi ya. Mungkin pihak eksekutif rada kewalahan dengan fokus menanggulangi COVID-19," ungkap dia.

Karenanya, Misan meminta TAPD DKI konsisten menindaklanjuti setiap catatan yang di sampaikan komisi-komisi untuk perbaikan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya. Khususnya pada penyerapan anggaran, sehingga bisa meminimalkan silpa.

“Dari beberapa Komisi, kebanyakan soal perencanaan kegiatan yang mestinya dibuat secara baik agar tidak terjadi silpa,” tandasnya.