DPRD Wacanakan Pansus Bank Bengkulu yang Sahamnya Dibeli Chairul Tanjung

BENGKULU - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu melontarkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki permasalahan yang ada di Bank Bengkulu.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi mengatakan, selain persoalan pemenuhan modal inti perusahaan, pihaknya juga menyoroti persoalan manajemen sumber daya manusia (SDM) di bank tersebut.

Terutama, kata Sumardi, proses rekruitmen pegawai Bank Bengkulu yang dinilai tidak transparan dan masih menggunakan sistem lama.

"Tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan (pembentukan pansus), namun untuk pastinya tunggu saja hasil pertemuan kembali dengan direksi dan manajemen Bank Bengkulu," kata dia dikutip Antara, Minggu, 22 November.

"Kita menduga perekrutan tersebut tidak terbuka ke publik sehingga ada kesan jika Bank Bengkulu saat ini disinyalir menjadi milik keluarga," ujar Sumardi.

Selain itu, Sumardi meminta agar pihak perseroan menunda pengumuman hasil seleksi pegawai yang baru-baru ini dilakukan dan fokus menangani sejumlah permasalahan yang ada di internal bank tersebut.

Menurut Sumardi, pihaknya manajemen seharusnya sudah menggunakan sistem CAT dalam penjaringan pegawai, sehingga hasil seleksi bisa langsung diketahui.

Namun usulan tersebut bukan bermaksud mengenyampingkan profesionalitas LPPI sebagai pelaksana seleksi penerimaan calon pegawai Bank Bengkulu.

"Tapi yang jelas terkait hasil seleksi ini kita minta ditunda dulu, sebelum manajemen Bank Bengkulu bertemu dengan DPRD Provinsi secara kelembagaan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (PNI) DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap Bank Bengkulu yang merupakan perusahaan perseroan daerah.

Apalagi, kata Usin, pembagian keuntungan perusahaan atau dividen ke pemegang saham terbesar yakni pemerintah daerah mengalami penurunan.

"Tahun ini dividen turun hanya Rp13 miliar cuma. Jadi Bank Bengkulu ini perlu di pecut untuk mencari dividen yang lebih besar. Selama ini tidak di pecut cuma di elus-elus saja," kata politisi Partai Hanura tersebut.

Usin menilai selama ini pihak perseroan kurang terbuka terkait pendapatan dan pengeluaran perusahaan baik ke Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun ke DPRD Provinsi Bengkulu.

"ASN ada gaji 13 kalau Bank Bengkulu ada jadi 18, nah ini yang harus dievaluasi, nggak terbuka ini. Reward ke pencari nasabah selama ini tidak dibagi secara adil," ujar Usin.

a