Suharso Monoarfa Sudah Minta Maaf Terkait Pidato 'Amplop Kiai', Sekjen PPP: Majelis Syariah Lega Dapat Penjelasan dari Ketum

JAKARTA - DPP PPP membuka ruang dialog dan tabayun menyikapi persoalan potongan pidato Ketua Umum Suharso Monoarfa terkait 'amplop Kiai' yang dinilai menghina ulama dan pesantren. Imbas pernyataan ini, Suharso diminta untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, Suharso telah menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan potongan video yang beredar di publik.

"Kemarin, Senin, 22 Agustus, Ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majelis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid. Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari Ketum," ujar Arwani kepada wartawan, Rabu, 24 Agustus. 

Dalam dialog tersebut, dia mengatakan, duduk perkara terkait 'amplop Kiai' sudah menjadi jelas.

'Konsolidasi partai berjalan dengan baik. Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan," kata Arwani. 

Sebelumnya, Tiga Majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketua umum partai imbas dari pidatonya soal 'amplop kiai'.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani ketiga Majelis DPP PPP, yaitu KH. Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH. Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan. Adapun surat tersebut bertanggal 22 Agustus 2022. 

Surat tersebut menyoroti beberapa masalah yang menerpa Suharso Monoarfa. Salah satunya adalah soal pidato 'amplop kiai' yang disampaikan Suharso dalam sebuah acara.

Berikut ini isi surat itu secara lengkap.

1. Telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai, terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat dari pidato Saudara Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 15 Agustus 2022. Rekaman pidato Saudara telah menjadi viral di berbagai media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren. Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal di atas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK RI tersebut di atas, kami para pimpinan Majelis juga mengikuti dengan saksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI.

Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.

3. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Saudara Suharso Monoarfa di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

4. Mengingat bahwa pada situasi sebelumnya elektabilitas PPP tidak juga beranjak naik semenjak dipimpin oleh Saudara Suharso Monoarfa, maka ketiga poin di atas akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.

Mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan di atas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik di dalam dan di luar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Permintaan di atas insyaallah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024.

Atas kesediaan dan sikap bijak Saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP, kami menyampaikan ucapan jazakallah khoiron katsira.