PDIP Buka Peluang Koalisi Parpol Pendukung Jokowi, Golkar: KIB Tetap Kompak

JAKARTA - Partai Golkar memastikan tidak akan keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP, meski PDIP telah membuka peluang kerja sama politik dengan partai pengusung Presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin. 

"Tentu Golkar pasti tidak akan keluar dari KIB. Karena KIB diinisiasi oleh Partai Golkar bersama PPP dan PAN. Bagaimana mungkin koalisi yang diinisiasi oleh ketiga partai justru kami tinggalkan?," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus.

Menurut Ace, ketiga partai yang tergabung dalan KIB wajib menjaga koalisi tetap kompak agar partai politik lain tertarik untuk bergabung bersama Golkar, PAN dan PPP.

"Saya kira itu sudah clear. KIB adalah koalisi yang dibentuk dan diinisiasi oleh 3 partai. Tentu kewajiban kita menjaga agar koalisi ini tetap kompak dan bisa mengundang parpol untuk bergabung dalam koalisi ini," kata Ace.

Sementara kerja sama politik antara Golkar dengan PDIP, kata Ace, hanya tinggal komitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf sampai akhir periode. Meski begitu, menurutnya, hubungan kedua partai masih berjalan baik. 

"Tugas itu untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf tentu tidak akan pernah surut karena itu sudah menjadi komitmen dari KIB," kata Ace. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP membuka kemungkinan untuk koalisi dengan partai politik yang mengusung Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

"Ya tidak hanya dengan Gerindra, PKB, PPP kemudian dengan Golkar dan pendeknya dengan seluruh partai politik yang mengusung Pak Jokowi, kan di antara para ketua umum sering bertemu bersama dengan Pak Presiden dengan Ma'ruf Amin, kami sering berdialog," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Agustus. 

Hasto menegaskan, partainya akan memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan pilihan rakyat. PDIP, kata dia, nantinya akan menentukan ke mana arah kerja sama itu akan dikerucutkan.

"Sementara bagi kami presiden dan wakil presiden yang memilih rakyat, sehingga turun ke rakyat itu yang menjadi skala prioritas dan yang nantinya akan bermuara pada kerja sama itu. PDIP akan ikut menentukan ke arah bandul mana kerja sama itu dikerucutkan," katanya.