Temui Mahfud MD, Tokoh Masyarakat Minta Madura Jadi Provinsi Terpisah dari Jawa Timur

JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat yang berasal dari Madura, Jawa Timur dan terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesantren, rektor perguruan tinggi se-Madura, hingga anggota DPRD menemui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam itu, mereka meminta kepada Mahfud agar Madura menjadi satu provinsi sendiri terpisah dengan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, para tokoh masyarakat yang hadir juga meminta eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat mengawal keinginan masyarakat apalagi Mahfud juga berasal dari Madura.

"Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi," ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu, 18 November.

Selanjutnya, sambung Ahmad, guna memuluskan langkah pemekaran wilayah ini, Panitia Pembentukan Provinsi Madura sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya. "Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga menitipkan pesan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar infrastruktur di Pulau Madura mendapat perhatian, khususnya terkait dengan pembangunan jalan lintas Madura untuk dilebarkan atau dibuatkan jalan tol.

"Bapak Menko mohon disampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit bapak tahu sendiri. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke Bapak Presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses," ungkapnya.

"Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke Bapak Presiden," imbuhnya.

Merespons permintaan tersebut, Mahfud mengatakan dirinya sejak beberapa tahun lalu telah ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Provinsi Madura. Hanya saja, masih ada kendala administratif harus segera diselesaikan. Namun dia meyakini, hal ini akan cepat diselesaikan karena saat ini tokoh masyarakat di Madura sudah lebih kompak, termasuk Bupati dan DPRD.

"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur dan saya kira tidak terlalu sulit asalkan syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," ujar Mahfud MD.