Korupsi Rp1,1 Miliar, Eks Pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto Dituntut 7,5 Tahun Penjara

SURABAYA - Eks Pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto, Amiruddin, dituntut 7,5 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, meyakini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Jatim Cabang Mojokerto senilai Rp1,1 miliar.

"Bahwa unsur dalam dakwaan primer, telah terbukti secara hukum," kata JPU Erwan Adi Priyono, saat sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 29 Juli.

Selain terdakwa Amiruddin, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya, yakni Rizka Arifiandi selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto, dan Iwan Sulistiono selaku Komisaris PT Mega Cipta Selaras.

Hal yang memberatkan terdakwa, sambung jaksa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa, kredit macet tersebut membuat adanya kerugian terhadap negara. "Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan belum pernah dihukum," katanya.

Terkait dengan hal ini, pihaknya pun menuntut supaya majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada ketiga terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pada terdakwa Amiruddin, menuntut terdakwa selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Untuk terdakwa Rizka Arifiandi, menuntut terdakwa 7 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta, subsider 3 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Iwan Sulistiono 8 tahun penjara dan denda Rp350 juta, subsider 3 bulan," ujarnya.

Khusus untuk terdakwa Iwan, jaksa menambahkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.124.751.136,48. Bila tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta bendanya. "Bila tidak mencukupi atau tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana 3 tahun," katanya.

Menanggapi tuntutan ini, ketiga terdakwa pun sepakat untuk mengajukan pleidoi atau pembelaan pada pekan depan.

Kasus ini berawal saat Kejaksaan Negeri Mojokerto menemukan dugaan kredit macet di Bank Jatim Cabang Mojokerto. Sesuai laporan hasil audit BPKP Kantor Perwakilan Jawa Timur 7 Desember 2021 lalu, ditemukan kerugian negara Rp 1,496 miliar.

Sesuai hasil penyelidikan sementara, uang tersebut masuk ke pihak swasta. Modus yang dilakukan, dalam pemberian pembiayaan ini menyalahi prosedur. Ada penyimpangan-penyimpangan. Hal itu didasarkan pada pekerjaan yang diperoleh secara tidak sah.

Sementara itu, perkara korupsi yang melibatkan Bank Jatim pada tahun ini cukup mendominasi kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Jawa Timur. Setidaknya, tercatat ada 74 perkara dugaaan korupsi yang melibatkan bank plat merah tersebut.

Hal ini terungkap dari hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) Kejati Jatim pada semester I (Januari -Juli). Dari catatan Bidang Pidana Khusus, setidaknya ada 11 perkara korupsi yang ditangani pihaknya terkait dengan bank daerah ini. 63 sisanya, ditangani oleh kejaksaan-kejaksaan negeri di seluruh Jawa Timur.

"Sejak Januari hingga 20 Juli 2022, sebelas itu terkait korupsi bank pembangunan daerah di Jatim," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Riono Budisantoso, Kamis, 21 Juni 2022.