Wadahi Kreativitas Seperti Citayam Fashion Week, Puan Maharani Minta Pemda Perbanyak Ruang Publik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kegiatan kreatif anak muda seperti Citayam Fashion Week (CFW) harus diwadahi. Apalagi fenomena pamer fesyen di Dukuh Atas itu sudah menjalar ke berbagai daerah, seperti Bandung, Surabaya dan Malang.

Menurutnya, jika kegiatan itu dibubarkan maka pemerintah harus mencarikan solusi atau lokasi lain agar anak-anak muda masih bisa menyalurkan kreativitasnya. 

“Kalaupun Citayam Fashion Week di Dukuh Atas harus ditutup karena alasan kemacaten, keamanan dan ketertiban, maka harus dicarikan tempat lain yang kondusif agar energi kreativitas anak-anak muda tersebut tetap bisa tersalurkan,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu, 27 Juli. 

Puan lantas meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang publik yang kondusif bagi anak-anak muda untuk berkreativitas, seperti Citayam Fashion Week (CFW).

“Ruang publik harus aman, nyaman dan juga inklusif. Artinya semua warga dari berbagai kalangan mempunyai hak yang sama untuk mengakses ruang publik tersebut, tanpa membeda-bedakan latar belakang,” imbau Puan. 

Meski begitu, Puan menegaskan, ruang publik inklusif juga mensyaratkan penegakan aturan, baik aturan hukum maupun etika yang dijunjung bersama.

“Jadi ruang publik selain harus bebas diakses oleh semua warga dari berbagai latar belakang, tetapi warga juga harus menaati aturan yang berlaku. Dari ruang publik yang kondusif seperti inilah kreativitas, bahkan ide-ide kreativitas baru akan muncul,” katanya.

Puan juga mengimbau kepada anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan CFW dan sejenisnya yang mulai marak di berbagai daerah, hendaknya tidak melupakan pendidikan formal.

“Kreatif boleh, tapi jangan tinggalkan sekolah. Karena sekolah formal akan memberi pondasi kuat bagi anak-anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif,” imbau Puan.

Puan mengatakan, dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), DPR bersama Pemerintah tengah mengupayakan jaminan pendidikan bagi anak bangsa sampai 12 tahun, atau sampai SMA/SMK atau sederajat.

“Jadi setiap anak bangsa Insyaallah nantinya akan mendapat jaminan hak yang sama untuk mengakses pendidikan selama 12 tahun. Biaya pendidikan akan ditanggung negara,” katanya.