Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Kampanyekan Anak, PAN: Berulangkali Kami Jelaskan, Tidak Ada Pelanggaran

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh kelompok masyarakat sipil atas dugaan pelanggaran kampanye setelah mengampanyekan anaknya saat membagikan minyak goreng murah.

Menanggapi adanya laporan terhadap ketua umum, DPP PAN menegaskan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan pasar murah di Lampung. Namun, PAN tidak melarang pihak-pihak yang melaporkan lantaran hal itu merupakan bagian dari demokrasi. 

"Kami tidak bisa melarang, justru kami akan mempelajari laporan tersebut. Karena sejauh ini, kami sudah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kegiatan PAN di Lampung seperti yang dilaporkan," Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Rabu, 20 Juli. 

Saleh lantas meminta Bawaslu untuk cermat dan berhati-hati menangani laporan tersebut. Sebab, menurutnya, kegiatan yang dilakukan Zulhas adalah murni agenda partai. 

Di mana, agenda pasar murah itu rutin digelar jauh sebelum Zulhas menjadi Mendag. Olehnya karena itu, kata Saleh, tuduhan menteri perdagangan mengampanyekan anak tidak benar adanya.

"Kegiatan PANsar murah adalah kegiatan yang sudah sering dilakukan sebelumnya di berbagai wilayah dan daerah. Kegiatan di Lampung itu sama saja dengan kegiatan sebelumnya," katanya.

"Dugaan dan tuduhan seperti ini adalah tidak benar. Sebab, kehadiran bang Zulhas di sana adalah sebagai ketua umum partai dan menggunakan fasilitas serta pembiayaan partai dan kader partai," jelas Saleh.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini pun menegaskan dugaan adanya praktik politik uang dalam kegiatan tersebut juga salah dan jauh dari kebenaran. Pasalnya, kegiatan itu prinsip dasarnya adalah kegiatan sosial. 

Saleh mengatakan, PAN memang memprogramkan kegiatan yang berkontribusi langsung ke masyarakat. Hal itu, kata dia, dilaksanakan sepanjang waktu dan sepanjang periode.

"Saya khawatir, jika kegiatan sosial begini dianggap salah, maka partai-partai lain pun akan terhalang untuk melakukan hal yang sama. Padahal, faktanya, hampir semua partai memiliki kegiatan sosial seperti ini," kata Saleh.