Merajalela di Medsos, Ketua DPR Puan Maharani Diminta Lawan Buzzer Hoaks

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani diminta bergerak melawan akun anonim di media sosial yang kerap menyebar informasi hoaks karena bisa meresahkan masyarakat.

Hal itu dikatakan seorang purnawirawan Perwira TNI, Mayor Purn Muhammad Saleh Karaeng Silla yang khawatir berita hoaks semakin merajalela di media sosial.

Bahkan, Saleh juga menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa mengungkap dalang dibalik akun-akun anonim yang membanjiri media-media sosial dengan informasi-informasi palsu dan menyesatkan.

"Terkait dengan video saya sebelumnya tentang gerakan Lawan Buzzer Hoax yang tugasnya mengungkapkan buzzer-buzzer hoaks sampai ke akar-akarnya," ujar Mayor Purn Muhammad Saleh Karaeng Silla di channel YouTube MPS Sang Mayor Pemersatu seperti dikutip pada Minggu, 17 Juli.

Mayor Purn Muhammad Saleh sendiri beberapa waktu lalu pernah viral setelah dia mundur dari TNI.

Dia menegaskan, menyebarkan hoaks dan informasi palsu apalagi mengenai tokoh-tokoh politik Indonesia sudah jelas akan merusak bangsa.

Saleh menyebutkan, di media banyak tokoh nasional yang kerap diserang dengan informasi palsu.

Seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Polhukam Mahfud MD, dan masih banyak lagi.

Dia juga memberi contoh fitnah terhadap Megawati Soekarnoputri di media sosial yang seolah-olah memperlihatkan hubungan renggang dengan Presiden Jokowi dan bahkan diisukan 'diusir' dari istana.

Saleh menilai, hal itu sama sekali tidak bisa diterima sebab tidak sesuai fakta dan terkesan memecah belah.

Karena itu, dia menantang untuk bisa membuktikan dalang di balik hoaks itu.

"Untuk itu saya akan memberi hadiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik buzzer hoaks," tegasnya.

Sebelumnya, riset gabungan yang dilakukan oleh University of Amsterdam, Universitas Diponegoro, LP3ES dan Drone Emprit mengungkap informasi palsu dan disinformasi bagi demokrasi dan kepentingan rakyat.

Hasilnya diterbitkan dalam jurnal Inside Indonesia edisi 146 (Oktober-Desesembe 2021).

Salah satu peneliti utama, Prof Dr Yatun Sastramidjaja dari University of Amsterdam menyebutkan, propaganda media sosial merupakan ancaman yang besar dan terus berkembang bagi debat publik dan demokrasi di Indonesia.

"Pasukan siber Indonesia tidak segan-segan menyebarkan misinformasi dan berita bohong. Misalnya, informan memberi tahu kami bagaimana mereka menyebarkan desas-desus palsu untuk mendiskreditkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," kata dia.

Pada bagian lain, Prof Yatun mengungkapkan propaganda media sosial menjadi bermasalah lantaran cenderung menggiring opini publik dan pembuatan kebijakan untuk melayani kepentingan mereka yang memiliki kuasa ekonomi dan politik. Pasukan siber menggerogoti kesetaraan politik.