SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin bantuan atau kompensasi bagi peternak yang hewannya sakit, bahkan meninggal akibat terserang penyakit mulut dan kuku (PMK).
Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan penggeseran anggaran dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan wabah PMK pada ternak berupa obat-obatan dan kompensasi akan dilakukan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) No 32 Tahun 2022.
"Inmendagri untuk pengalokasian BTT menjadi landasan dalam penanganan darurat terhadap PMK," ujarnya dikutip Antara, Selasa, 5 Juli.
Nantinya, kata Emil, Inmendagri segera ditindaklanjuti bersama kabupaten/kota lainnya untuk mengimplementasikan keterkaitan BTT maupun instruksi lainnya.
"Kami berharap segera ada instruksi spesifik yang memungkinkan BTT dapat dipergunakan untuk penanganan bencana dengan prosedur sesuai konsep kedaruratan," ucapnya.
Inmendagri 32 Tahun 2022 dikabarkan selesai digodok oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa kasus PMK menjadi prioritas dan sesegera mungkin mengalokasikan BTT sesuai kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengakselerasi ketersediaan obat.
"Inmedagri tersebut landasan komperehensif, bukan hanya menjawab BTT, melainkan semua hal-hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyikapi berkembangnya PMK," kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jokowi Ingatkan Polri Soal Rasa Keadilan Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat
05 Juli 2022, 10:27
Mengenai kompensasi bagi peternak sapi, Emil Dardak menuturkan Pemprov Jatim belum dapat mengambil kebijakan, sebab menunggu keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Pemprov Jatim, lanjut dia, tidak ingin gegabah sebab masih ada kebijakan di tingkat nasional yang akan digodok dan provinsi ingin memastikan konsepnya, sehingga jelas ke mana arah kompensasinya.
"Apakah peternaknya atau kepada hewan ternaknya," ujar dia.
Suami Arumi Bachsin tersebut berharap kompensasi juga dapat diwadahi oleh kementerian terkait agar pemerintah di daerah lebih peka dalam menerapkannya.
Nantinya, jika pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan kompensasi bagi peternak yang hewannya meninggal akibat PMK, Emil berharap dukungan pemkab/pemkot di masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
"Ini sekaligus memperluas jangkauan tepat sasaran dalam memberikan kompensasi kepada rekan-rekan peternak yang mengalami kesulitan," sambung Emil.
Terkait
