Pemerintah Bentuk Satgas PMK Tanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak, BNPB Ungkap Tugasnya Seperti Satgas COVID-19

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Suharyanto mengatakan Satgas PMK akan menggunakan cara yang sama dengan penanganan COVID-19.

Dia menyampaikannya saat rapat daring bersama unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah TNI, Polri, dokter hewan, pakar peternakan hingga asosiasi obat hewan yang akan bertugas mulai dari pendataan dan pencegahan.

"Satuan tugas juga akan mendukung pengembangan terapi alternatif pendukung seperti plasma konvalesen. Ini menjadi bahan diskusi, karena anti-virus yang belum ditemukan," kata dia.

Suharyanto menambahkan, pembentukan Satgas PMK tersebut selaras dengan perintah Presiden Joko Widodo yang diketahuinya akan dikeluarkan sore ini.

Satgas PMK terintegrasi baik dari unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, BNPB, serta unsur TNI dan Polri.

Suharyanto menuturkan, hingga kini, belum ada pengobatan atau antiviral khusus untuk mengobati PMK.

Sehingga yang dapat dilakukan terkini, kata dia, meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak terpapar PMK. Begitu juga memberikan vaksin pada hewan ternak yang belum terjangkit.

"Sehingga kita meniru pada saat awal awal pelaksanaan penanganan COVID-19, saat itu belum ada vaksin sehingga yang sapi yang sembuh diambil darahnya dicoba disuntikkan kepada sapi yang sakit. Mudah-mudahan terapi plasma konvalesen sebagaimana yang pernah kita perhatikan saat menanam COVID-19 ini betul betul bisa ada hasilnya, bagus dan efektif," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanto meminta Kepala Daerah untuk mematuhi distribusi vaksin PMK sebanyak 1,8 juta dosis yang disiapkan Kementerian Pertanian untuk 19 provinsi terjangkit.

Hal tersebut agar hewan ternak khususnya sapi yang masih sehat agar jangan tertular PMK. Menurutnya, wabah PMK sama perihalnya dengan COVID-19, menyangkut urusan strategis dan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Mudah-mudahan cara kita punya pengalaman penanganan COVID-19 yang sampai saat ini juga kita masih laksanakan, sudah punya model dalam penanganannya. Mudah-mudahan juga ini bisa diterapkan secara efektif dan efisien pada saat pelaksanaan penanganan penyakit mulut dan kuku," kata Suharyanto.

Suharyanto juga mengimbau pembentukan Satgas PMK menjadi acuan untuk daerah agar menyusun organisasi dan Satgas PMK daerah. Khususnya pada daerah-daerah yang belum terdapat kasus PMK pada hewan ternak.

"Kita harus tetap waspada dan hati-hati karena pengalaman dari dua provinsi ke 19 provinsi, cepat sekali waktunya. Sehingga kita tidak mengharapkan provinsi di Indonesia ini semuanya terkena penyakit mulut dan kuku. Sudah dua pertiga, hampir tinggal 15 provinsi lagi yang belum, tolong yang 15 provinsi diharapkan jangan sampai juga terkena," tandasnya.