JAYAPURA - Nasib 20 ribu honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum jelas. Hingga saat ini, mereka belum juga melakukan pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT).
Hal ini disampaikan Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya. Dia mengatakan, Pemprov Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah mendorong agar pelaksanaan CAT itu segera direalisasikan.
Marthen menambahkan, sehari sebelum Lebaran pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Tim Verifikasi Validasi dan Data Honorer untuk membahas kelanjutan dari 20 ribu tenaga honorer.
"Jadi waktu itu sudah di sepakati akhir Mei atau awal Juni namun hingga kini belum ada kepastiannya," katanya, seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 11 Juni.
Menurut Marthen, setelah tahapan tes CAT tersebut barulah bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK). "Kini kami sedang memperjuangkan formasi 20 ribu ini bisa segera di angkat," ujarnya.
Dia menjelaskan terkait dengan isu penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang, tidak akan mengganggu proses pelaksanaan honorer 20 ribu. Pasalnya, mereka mendapatkan jalur khusus dari pemerintah pusat.
"Pemerintah memberikan jalur khusus bagi Papua, untuk itu diharapkan bisa segera terlaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan," katanya lagi.
Namun, dia menambahkan, setelah selesai dengan formasi 20 ribu, tidak ada lagi penerimaan honorer di Papua. Baik dari pemerintahan pronvisi, kabupaten maupun instansi lainnya.
BACA JUGA:
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
