JAKARTA - Pemerintah paralel yang menentang kekuasaan militer di Myanmar mengumumkan pada Hari Selasa, mereka akan membentuk kepolisiannya sendiri, dalam upaya terbaru untuk menghambat upaya rezim militer untuk memerintah setelah kudeta tahun lalu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan memicu oposisi nasional oleh kelompok-kelompok yang bertekad untuk memaksa para jenderal menyerahkan kekuasaan.
Sementara, rezim militer Myanmar telah melabeli lawan-lawannya sebagai 'teroris', termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan, aliansi kelompok anti-junta yang banyak anggotanya bersembunyi atau di pengasingan.
NUG mengatakan siap bertanggung jawab untuk penegakan hukum domestik, dengan kekuatan polisi yang diterima oleh rakyat.
Tujuannya adalah "untuk mengambil tindakan yang sah terhadap dewan militer teroris karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang dan tindakan terorisme terhadap rakyat," kata NUG dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 7 Juni.
Tidak segera jelas bagaimana dan kapan NUG akan membentuk dan mengoperasikan kepolisian, serta berapa banyak personel yang akan direkrut. Juru bicara NUG dan dewan militer yang berkuasa tidak dapat segera dihubungi oleh Reuters untuk dimintai komentar.
Diketahui, NUG sejak tahun lalu memimpin kampanye untuk mengumpulkan dana dan menghambat upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mulai dari boikot pajak dan penerbitan obligasi luar negeri hingga penjualan tiruan rumah pemimpin rezim militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
BACA JUGA:
Tahun lalu, NUG juga menyerukan masyarakat untuk bangkit melawan militer dalam 'perang defensif rakyat', mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat, yang telah memerangi pasukan di pedesaan.
Diketahui, sekitar 700.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran dan ketidakstabilan di Myanmar sejak kudeta pada 1 Februari lalu, menurut PBB.
Terkait
