Wapres Ma'ruf Amin Nilai G20 Jadi Momentum Indonesia Peroleh Kepercayaan Global

JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan perhelatan G20 tahun ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas dan kepercayaan global.

"G20 adalah momentum Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan masyarakat internasional dalam memimpin pemulihan global," ujar Wapres saat memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 dan 64 Lemhanas RI, di Jakarta, Selasa 7 Juni.

Dia mengatakan di tengah berbagai tantangan global yang terjadi saat ini, Indonesia mengambil alih estafet kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya.

"Tahun 1999 G20 dibentuk untuk mencari solusi ketika dunia dilanda krisis ekonomi. Tahun ini Indonesia memegang Presidensi G20 yang bertujuan untuk memperkuat konsultasi dan kerja sama dalam rangka menjawab krisis akibat pandemi dan peperangan," kata Wapres.

Kepemimpinan atau Presidensi Indonesia di G20 mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger dengan tiga agenda prioritas yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital dan transisi energi.

Wapres menekankan kepemimpinan Indonesia diuji agar anggota G20 yang merepresentasikan 80 persen ekonomi dunia dapat merealisasikan tiga agenda utama tersebut, sekaligus menemukan solusi atas konflik yang memperburuk ekonomi dunia.

Selain itu, kata Wapres, Indonesia harus mengoptimalkan Presidensi G20 untuk menciptakan efek ganda bagi Indonesia antara lain dengan menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, sehingga Presidensi G20 dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dia menyampaikan selama ini Indonesia telah menorehkan berbagai catatan historis dan monumental di tingkat global antara lain dengan kesuksesan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955 dan pengakuan atas rezim negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Menurut Wapres keberhasilan pengakuan peran Indonesia di mata dunia tidak lepas dari semangat dalam mewujudkan cita-cita, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, di mana politik luar negeri bebas aktif senantiasa menjadi modal awal yang memandu langkah Indonesia dalam hubungan antarbangsa.

Namun demikian Wapres mengingatkan, pengakuan yang diperoleh Indonesia atas kiprah di luar negeri tidak mungkin terjadi jika bangsa Indonesia tidak membenahi urusan dalam negeri terlebih dulu, yaitu dengan memperbaiki ekosistem politik, ekonomi, sosial dan budaya.