Semakin Serius, PAN Jatim Tegaskan Wilayahnya Siap Jadi Basis Koalisi Indonesia Bersatu
Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig (kiri), Ketua DPW PPP Jatim Nyai Munjidah Wahab (tengah) dan Ketua DPD I Golkar M Sarmuji (kanan) saat pertemuan membahas Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). ANTARA/HO-PAN Jatim

Bagikan:

SURABAYA -  DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur menegaskan di wilayahnya siap dijadikan basis dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dua partai politik lain, yaitu Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kami di Jatim terus mematangkan gagasan-gagasan kerja operasional, nanti di lapangan seperti apa. Ini tentu sebagai komitmen membumikan kerja-kerja koalisi di daerah," ujar Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig melalui siaran pers dikutip Antara, Senin, 6 Juni.

Pada Sabtu, 4 Juni, di Senayan Jakarta, para pengurus DPP Golkar, PAN dan PPP bertemu pada acara Silaturahim Nasional.

Hadir juga para ketua tingkat Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam KIB tersebut juga saling bertemu.

Masing-masing Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig, Ketua DPD I Partai Golkar M Sarmuji dan Ketua DPW PPP Jatim Nyai Munjidah Wahab.

Rizki Sadig menyampaikan pihaknya segera melakukan kerja-kerja politik untuk mengisi berbagai ruang publik.

"Di tingkat provinsi, salah satu kerja koalisi bisa juga berwujud mengusung calon dalam Pilkada mendatang. Kami juga akan melakukan penjaringan ke seluruh struktur masing-masing partai terkait aspirasi kepemimpinan nasional," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR tersebut juga menjelaskan sinergitas antara pimpinan Partai Golkar, PPP, dan PAN bisa dibangun sampai di tingkatan paling bawah.

Menurut dia, bila kerja-kerja politik di tingkatan bawah bisa dilatih setiap waktu maka akan menjadi aliran luar biasa.

"Tentu akan menjadi aliran kerja-kerja politik yang kemudian secara spontan bisa dilakukan di lapangan tanpa didesain-desain," katanya.

Legislator asal daerah pemilihan Jatim VI itu menambahkan Golkar, PPP, dan PAN memiliki gagasan membangun koalisi bukan hanya untuk memikirkan politik atau kekuasaan jangka pendek.

Tapi, kata dia, bagaimana menghadirkan tatanan berdemokrasi yang lebih elegan, lebih santun dan diterima masyarakat.

"Sehingga tidak memicu perpecahan yang berkelanjutan dalam proses politik di Indonesia di masa-masa akan datang," tutur mantan Ketua Umum Barisan Muda PAN tersebut.