JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Luar Negeri merumuskan kekuatan pertahanan negara berdasarkan pandangan geopolitik Presiden Pertama RI Soekarno yang berbasis Pancasila.
Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan kesimpulan dan rekomendasi disertasinya yang berjudul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara. Hasto menjalani sidang promosi gelar doktor di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Jawa Barat, Senin, 6 Juni.
Awalnya, Hasto menerangkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi atas disertasinya.
"Pemikiran Geopolitik Soekarno bercorak kritis sebagai progressive geopolitical coexistence berdasarkan body of knowledge dan tujuh variabel geopolitik Soekarno," kata Hasto saat menjelaskan kesimpulan pertamanya.
Ada pun tujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai, serta sains dan teknologi.
Hasto melanjutkan pengaruh Soekarno atau Bung Karno terhadap kepentingan nasional dan pertahanan negara diantaranya pembebasan Irian Barat, Peta Jalan Koridor Kepentingan Nasional, dan Peta Jalan Pertahanan, dan ditandai tingginya Indeks Pertahanan Negara.
"Siklus Pemikiran Geopolitik Soekarno mengintegrasikan kebijakan negara terkait geopolitik, kepentingan nasional, diplomasi, dan pertahanan negara," jelas Hasto.
Hasto juga menyimpulkan Pasifik sebagai pivot dunia. "Pancasila sebagai life line dunia baru dan pengaruhnya terhadap dunia, terlihat dari perubahan konstelasi bipolar menjadi multipolar, serta perubahan struktur Dewan Keamanan PBB," terang Hasto.
Menurutnya, ciri pokok pemikiran geopolitik Soekarno adalah Pancasila sebagai ideologi geopolitik guna membangun tata dunia baru melalui penggalangan solidaritas bangsa yang mengedepankan koeksistensi damai, bagi struktur dunia yang lebih berkeadilan.
"Tujuh variabel pemikiran geopolitik Soekarno dapat menjadi peta jalan kebijakan pertahanan negara, dalam mengkaji dan melahirkan kebijakan pertahanan negara. Hasil uji Structural Equation Modelling (SEM), menunjukkan kuatnya pengaruh kepentingan Nasional, politik, dan teknologi terhadap pertahanan negara," ucap Hasto.
Berikutnya, dia memaparkan sejumlah rekomendasi baik secara akademis maupun praktis. "Teori Geopolitik Soekarno yang dinyatakan sebagai Progressive Geopolitical Coexistence, merupakan legacy Geopolitik Soekarno bagi life line Indonesia dan Dunia," ungkap Hasto sambil menambahkan teori geopolitik Bung Karno ini bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Sedangkan untuk rekomendasi bersifat praktis, Hasto mengusulkan Kementerian Pertahanan untuk membangun kekuatan pertahanan negara menganut cara pandang geopolitik Soekarno.
"Bersama Kemenlu, dan Kemhan untuk merumuskan kembali kebijakan luar negeri dan pertahanan negara, atas cara pandang geopolitik," ucapnya.
BACA JUGA:
Hasto juga menyebutkan agar Kemhan bersama Unhan dan Lemhannas dapat melakukan kajian komprehensif, guna merumuskan kembali strategi, doktrin dan postur pertahanan berdasarkan teori geopolitik Soekarno.
Lalu, Kementerian Sekretaris Negara dan Seskab perlu melakukan kajian tentang pentingnya fungsi strategis dalam struktur lembaga kepresidenan guna mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Selanjutnya, penting kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Tata Ruang Geopolitik Nusantara, yang memuat koridor strategis pertahanan dan ketahanan nasional oleh Kemenhan.
"Pentingnya memasukkan pemikiran geopolitik Soekarno dalam kurikulum ilmu pertahanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik," ujar Hasto.
Terakhir, dia menyarankan DPR RI bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebijakan politik anggaran pertahanan negara dalam cara pandang geopolitik yang bersifat rahasia dan sangat rahasia untuk mencapai tujuan bernegara dan kepentingan nasional Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, karya disertasi Hasto ini dipertanggungjawabkan di hadapan para penguji serta tamu undangan di Aula Merah Putih, Kampus Unhan. Salah satu yang akan menguji adalah Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Terkait
