Majelis Dakwah Islamiyah Siap Perangi Politik Identitas

JAKARTA - Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) menyatakan akan menjadi garda terdepan dalam upaya menghentikan perpecahan, pembelahan masyarakat dan praktik mengotak-ngotakkan masyarakat.

"Dinamika sekeras apapun tentu MDI akan menjauhkan praktek identitas yang menimbulkan perpecahan bangsa," kata Ketua Umum KH M Choirul Anam dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Senin 6 Juni.

Ia juga menyebutkan MDI dituntut mengikuti perkembangan zaman dan menjadi media dakwah yang mempersatukan umat dan menciptakan suasana yang sejuk.

"Kami segenap pengurus MDI berada bersama pihak yang memperjuangkan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang baru saja melakukan silatnas," ucapnya.

Hal itu disampaikan Choirul Anam dalam acara pelantikan pengurus dan milad ke-44 Majelis Dakwah Islamiyah di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta.

Turut hadir dalam acara Ketua Majelis A'la MDI Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR RI Lodwijk F Paulus dan Pengasuh Ponpes Asshiddiqiyah KH Ahmad Mahrus Iskandar dan seluruh jajaran pengurus MDI.

Sekjen Majelis Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah Gunawan Hidayat menambahkan dalam rangkaian acara pelantikan pengurus dan milad ke-44 Majelis Dakwah Islamiyah, digelar di pondok pesantren untuk menghargai jasa para ulama yang dahulu mendirikan MDI.

"Dalam kepengurusan MPP MDI ini juga diisi oleh para ulama, santri dan aktivis dari berbagai ormas Islam," katanya.

Sementara, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengucapkan selamat atas pelantikan MPP MDI Majelis yang dipimpin KH Choirul Anam sebagai Ketua Umum dan KH Hasan Nuri Hidayatullah sebagai Ketua Majelis Munadzim serta seluruh jajaran kepengurusan MDI.

"Saya berharap dengan kepengurusan baru MDI ini semakin mendekatkan Partai Golkar dengan umat Islam, baik dalam rangka penggalangan elektoral di kalangan umat Islam maupun dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui Partai Golkar," katanya.

MDI kata Airlangga merupakan organisasi keislaman, organisasi yang menjadi wadah perjuangan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan cita-cita Golkar dalam bidang keagamaan.

"Sekalipun bukan partai agama, namun Partai Golkar menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Partai Golkar mendorong, sebagaimana Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya

Menurut Airlangga, kehidupan spiritualitas keagamaan menjadi inspirasi dan sumber nilai bagi gerak langkah tujuan berbangsa dan bernegara.

Menko Perekonomian RI ini juga berharap agar MDI menjadi penggerak utama bagi dakwah Islam yang damai, moderat atau wasathiyah, toleran dan inklusif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari MDI, kata dia, harus melahirkan pendakwah yang menciptakan kesejukan dan keteduhan bagi masyarakat. Karena pada prinsipnya, ajaran agama Islam mengajarkan kedamaian dan persatuan.

"Bukan dakwah yang marah-marah, bukan dakwah yang memecah belah, tetapi Islam yang rahmah. Islam yang mengajarkan kasih sayang bagi sesama. Islam rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam)," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Airlangga MDI juga harus memperkuat perannya untuk mendorong pendidikan keagamaan di Pesantren, madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya.

"MDI harus merangkul dan bersinergi dengan para ulama, kiai dan para ustadz serta organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menebarkan Islam rahmatan lil alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini," katanya.

Negara kata dia telah menunjukkan keberpihakannya terhadap berbagai kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Pemerintah telah mendorong pengembangan pendidikan di madrasah dan pesantren, serta juga telah mendorong kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Hal ini, kata Airlangga menunjukkan bahwa Pemerintah sangat memperhatikan umat Islam. Oleh karena itu, dirinya sangat berharap Majelis Dakwah Islamiyyah (MDI) turut berperan aktif dalam pengembangan ekonomi umat agar kesejahteraan umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas dapat terwujud.