Moeldoko Tegaskan Pemerintah Responsif Terhadap Masukan dan Tak Menutup Diri
DOK.Antara/Presiden Joko Widodo dengan Wapres Ma'ruf Amin

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah merespons segala masukan dari semua kalangan termasuk masyarakat. Moeldoko menyebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak pernah menutup diri terhadap saran yang disampaikan terkait kebijakan yang mereka ambil.

"Pemerintah sangat respon terhadap berbagai masukan. Kita tidak menutup diri, tidak menutup mata, dan tidak menutup telinga. Masukan tersebut diperlukan," kata Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Rabu, 21 Oktober.

Terhadap koreksi dan masukan ini, pemerintah menurutnya selalu berupaya untuk memperbaiki dari waktu ke waktu karena menyadari tak ada hal yang sempurna. "Kita pemerintah tidak bisa bekerja secara sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia," tegasnya.

Karena itu, Moeldoko meminta semua pihak untuk kemudian bergandengan tangan membantu pemerintah apalagi di tengah hantaman pandemi COVID-19. Selain itu, dirinya juga meminta agar masyarakat tak mempersulit diri sendiri.

"Jangan kita mempersulit diri, justru dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan pemerintah mendengarkan semua masukan, maka persoalan yang kita hadapi selama ini bisa dihadapi dengan baik," ujarnya.

Selain menyebut pemerintah responsif terhadap masukan masyarakat, Moeldoko juga membantah adanya tudingan jika pemerintah melakukan tindakan represif kepada masyarakat. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk melindungi masyarakat

"Jadi pemerintah tidak ada sama sekali upaya untuk melakukan represif dengan tujuan tertentu tapi tujuannya adalah bagaimana pemerintah harus berposisi untuk melindungi segenap bangsa," katanya.

"Satu sisi demokrasi harus bertumbuh dengan baik, berproses baik tapi disi yang lain, stabilitas tetap menjadi perhatian. Karena begitu kita abaik terhadap stabilitas maka ada kecenderungan negara ini bisa menuju ke anarkis," imbuh dia.

Karena alasan ini, pemerintah mengambil langkah tegas kepada pihak yang anarkis termasuk ketika aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan. "Jangan karena perilaku kekerasan oleh sekelompok orang yang nyatanya mengganggu kebutuhan orang lain dan pemerintah diam, maka pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik," ungkapnya.

Pemerintah selama ini sambung Moeldoko juga terus mendukung demokrasi di tengah masyarakat. Namun, dukungan ini juga harus dibarengi dengan regulasi yang tepat agar tak berjalan ke arah yang salah.

"Sebuah kebebasan harus terkawal konstitusi agar tak menjurus pada anarki," pungkasnya.