100 CPNS Mundur Dinilai Merugikan Pemerintah, DPR: Transparansi Hak-Kewajiban Perlu Diketahui Sebelum Ikut Seleksi

JAKARTA - Mundurnya 100 CPNS yang sudah lolos tahap seleksi mendapat sorotan dari DPR RI. Pasalnya, alasan mundurnya ratusan CPNS itu lantaran soal gaji dan penempatan kerja.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, pengunduran diri CPNS yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sebab, pengunduran diri tersebut telah merugikan negara karena pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit dalam proses seleksi sampai tahap akhir.

"Berapa biaya yang sudah dikeluarkan per orang, biaya tes SKB, SKD. Bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri. Setelah diumumkan formasi yang seharusnya diisi CPNS yang telah lulus menjadi kosong karena mereka mengundurkan diri. Pengunduran diri ratusan CPNS tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah,” ujar Guspardi kepada wartawan, Senin, 30 Mei.

Guspardi menegaskan, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait proses seleksi rekrutmen atau penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Menurutnya, hak dan kewajiban para pelamar harus dijelaskan secara transparan sebelum mengikuti seleksi.

“Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan melamar sebagai CPNS. Sehingga mereka dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatunya dan tahu persis hak dan kewajiban termasuk juga besaran gaji yang akan diterimanya sebelum mengikuti proses seleksi," jelas Guspardi.

"Hal ini penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara,” sambungnya.

Sebagai informasi, BKN mencatat sebanyak 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021.

100 CPNS Mundur Dinilai Merugikan Pemerintah, DPR: Transparansi Hak-Kewajiban Perlu Diketahui Sebelum Ikut Seleksi

BACA JUGA:

105 CPNS yang Lolos Seleksi Tapi Malah Mundur, Komisi II: Pemerintah Harus Selidiki Penyebabnya

90.511 Masyarakat Bengkulu Terproteksi Vaksin Dosis Lengkap

Pj Kepala Daerah dari TNI atau Polri Bisa Tekan Konflik Politik Saat Pilkada 2024, Soal Netralitas?

Bareskrim Tolak Pelaporan Musni Umar Soal Pencemaran Nama Baik: Belum Cukup Alat Bukti

**Merasa Dihina Soal Gelar Profesor Gadungan Sampai Tudingan Penjilat Gubernur, Musni Umar Fight Back Melapor ke Bareskrim**

Tag Terpopuler

Populer

Walau Minta Maaf, TikToker Galih Loss Tetap Dipidana

Ingatkan Pyongyang Jangan Coba Gunakan Senjata Nuklir, Korea Selatan: Rezim Korea Utara akan Berakhir

Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Berujung Pelaporan, Alexander: Ada yang Ingin KPK Gaduh

IRT yang Tewas Bunuh Diri di Kali Mookervart Baru 1 Tahun Menikah

2 Bulan Buron, Pasangan Kasus Perzinahan Ditangkap Kejari Sulsel di Sebuah Klinik

100 CPNS Mundur Dinilai Merugikan Pemerintah, DPR: Transparansi Hak-Kewajiban Perlu Diketahui Sebelum Ikut Seleksi

BACA JUGA:

Tag Terpopuler

Populer

Terkait