Indonesia-Ekuador Teken Kerja Sama Penanganan Risiko Bencana
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama penanggulangan bencana antara Indonesia dan Ekuador. (ANTARA/HO-KBRI Quito)

Bagikan:

JAKARTA - Indonesia dan Ekuador menjalin kerja sama penanganan risiko bencana melalui kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala BNPB RI Suharyanto dan Kepala SNGRE Ekuador Christian Torres.

”Kerja sama yang disepakati BNPB dan SNGRE tidak hanya memberi manfaat teknis kemampuan menangani resiko bencana, tetapi juga akan menambah amunisi diplomasi dalam upaya KBRI memperluas dan memperdalam cakupan dimensi kerja sama bilateral,” ujar Duta Besar RI untuk Ekuador Agung Kurniadi dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Sabtu, 28 Mei.

Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela pertemuan 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction di Kantor PBB untuk Penanggulangan Bencana di Bali pada Jumat (27/5).

Kedua pihak sepakat bertukar ilmu dan pengetahuan di bidang penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan kelas bersama.

Dijelaskan Dubes Agung, Indonesia dan Ekuador telah lama berkeinginan untuk memiliki kesepakatan kerja sama. Sejak 2018, rancangan naskah kesepakatan mulai dibahas oleh kedua instansi penanggulangan bencana.

Namun, prosesnya sempat tertunda terutama akibat pandemi COVID-19, karena kedua instansi berperan sentral dalam mengatasi wabah pandemi di negara masing-masing.

Sebagai dua negara yang berada dalam lintasan sabuk api Pasifik, Indonesia dan Ekuador diberkahi wilayah yang subur untuk pertanian dan kaya akan sumber daya alam, tetapi keduanya termasuk negara di dunia yang paling rawan bencana.

“Karena itu dengan adanya kerja sama ini, kedua pihak dapat saling berbagi informasi dan pengalaman terbaiknya dalam mengatasi bencana,” ujar Dubes Agung.

Sebelum penandatanganan MoU, kedua delegasi melakukan pertemuan dan pertukaran pandangan mengenai pentingnya penanganan bencana, yang bila tidak cermat dapat berakibat kerugian ekonomi dan menghambat pembangunan sosial ekonomi.