JAKARTA - Pemerintah resmi menggandeng dompet digital DANA menjadi mitra pembayaran dalam program Kartu Prakerja, menyusul empat mitra lainnya yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, kerja sama ini menambah daftar mitra pembayaran Kartu Prakerja, yang sebelumnya sudah bekerja sama menyediakan akun e-wallet sebagai media penyaluran insentif.
"Bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 14 Oktober.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin berujar, program Kartu Prakerja mampu mendorong inklusi keuangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, inklusi keuangan memiliki tiga fungsi penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung daya tahan ekonomi masyarakat.
Saat ini, kata Rudy, teknologi digital semakin dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Kini masyarakat tidak lagi perlu mengantre, bertatap muka dengan petugas, atau pergi ke kantor tertentu untuk mendapatkan layanan, termasuk layanan keuangan.
"Program Kartu Prakerja yang diperkenalkan pada April telah mendorong akselerasi inklusi keuangan. Terbukti 4.094.136 penerima Kartu Prakerja memiliki akun e-wallet. Survei evaluasi kedua yang dilaksanakan oleh MPPKP pada tanggal 4 hingga 7 Oktober dengan 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Waspada Penipuan Situs prakerja.vip, Menaker Imbau Korban Lapor Polisi
12 Oktober 2020, 08:34
Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, kata Rudy, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank. Saat ini, 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank. Kemudian, sebanyak 45 persen responden awalnya tidak memiliki e-wallet. Saat ini, sebanyak 94 persen dari 45 persen responden tersebut telah memiliki e-wallet.
Sementara itu, kata Rudy, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2 persen. OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen di 2024.
Target Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan fintech di Indonesia yang mengincar segmen pasar Indonesia yang belum terjangkau sektor keuangan.
"Salah satu hambatan utama peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berkaitan erat dengan edukasi dan sosialisasi produk keuangan yang masih tergolong rendah," tuturnya.
