Bagikan:

JAKARTA - Moskow memperingatkan Finlandia pada Hari Kamis, pihaknya akan menghadapi konsekuensi, termasuk teknis-militer seiring dengan keinginan untuk mengajukan keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tanpa penundaan.

Rencana Finlandia untuk mengajukan keanggotaan NATO, diumumkan pada Hari Kamis, dan harapan bahwa Swedia akan mengikuti, akan membawa perluasan aliansi militer Barat yang ingin dicegah oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Meninggalkan netralitas yang mereka pertahankan selama Perang Dingin, akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa dalam beberapa dekade.

Moskow menyebut pengumuman Finlandia itu bermusuhan dan mengancam pembalasan, termasuk tindakan "teknis militer" yang tidak ditentukan.

"Helsinki harus menyadari tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan seperti itu," ujar Kementerian Luar Negeri Rusia seperti melansir Reuters 13 Mei.

Ini bukan kali pertaman Rusia melontarkan peringatan serupa. Sebelumnya, pejabat Rusia telah berbicara di masa lalu tentang langkah-langkah potensial termasuk penempatan rudal bersenjata nuklir di Laut Baltik.

Terpisah, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Finlandia akan "disambut hangat" dan menjanjikan proses aksesi yang "lancar dan cepat".

Sementara itu, Gedung Putih mendukung langkah seperti itu.

"Kami akan mendukung aplikasi NATO oleh Finlandia dan-atau Swedia jika mereka melamar," terang sekretaris pers Jen Psaki.

Diketahui, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang sepanjang 1.300 km (800 mil), lebih dari dua kali lipat panjang perbatasan antara aliansi yang dipimpin AS dan Rusia, menempatkan penjaga NATO beberapa jam berkendara dari pinggiran utara St Petersburg.

"Finlandia harus mengajukan keanggotaan NATO tanpa penundaan," kata Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin dalam sebuah pernyataan bersama.

"Aksesi ke NATO juga akan menjadi pelanggaran langsung terhadap kewajiban hukum internasional Finlandia, di atas segalanya, Perjanjian Perdamaian Paris 1947 yang mengatur kewajiban pihak-pihaknya, untuk tidak memasuki serikat pekerja atau berpartisipasi dalam koalisi yang ditujukan terhadap salah satu dari mereka," terang Kementerian Luar Negeri Rusia seperti melansir TASS.

"Serta Perjanjian 1992 tentang Landasan Hubungan antara Rusia dan Finlandia yang menetapka,n bahwa kedua pihak akan menahan diri dari ancaman kekerasan atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik pihak lain, tidak akan menggunakan atau mengizinkan untuk menggunakan wilayah mereka untuk agresi bersenjata terhadap pihak lain. Namun, mengingat sikap acuh tak acuh saat ini terhadap hukum internasional oleh Barat kolektif, perilaku ini menjadi norma."

"Kami akan bereaksi tergantung pada situasinya," badan diplomatik itu menyimpulkan.