Khofifah Surati Jokowi Minta Tangguhkan UU Cipta Kerja, Gubernur Sulsel Ingatkan Demo Jangan Anarkis

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengikuti rapat terbatas virtual bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ratas ini merespons gejolak di daerah terkait demo menolak UU Cipta Kerja yang berujung kericuhan.

Kericuhan ini juga terjadi di Makassar pada demo, Kamis, 8 Oktober. Mahasiswa yang berkumpul di gedung DPRD Sulsel membuat kericuhan saat dipukul mundur ke arah flyover Urip Sumoharjo. 

Kericuhan berlanjut hingga malam hari. Videotron di kantor gubernur Sulsel dibakar. Sementara  di Unismuh juga terjadi bentrokan dengan polisi. 

“Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan di Makassar dan sejumlah daerah lain di Sulsel, saya menghargai aksi mahasiswa dan buruh tersebut yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagai wujud penggilan nurani kecendekiawanan selaku insan kampus,” kata Nurdin Abdullah, Jumat, 9 Oktober.

“Saya berharap aksi ini harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan dan tidak melakukan tindakan anarkis, serta tidak melupakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini,” imbuh Prof NA.

Selain di Sulsel, kericuhan terjadi di wilayah Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya merespons tuntutan buruh menolak UU Cipta Kerja. Khofifah dalam surat resmi Pemprov Jatim meminta agar Presiden Jokowi menangguhkan UU Cipta Kerja.

“Bersama ini disampaikan ke Bapak Presiden, bahwa kami  atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat, pekerja/buruh, mengajukan permohonan kepada Bapak untuk berkenan mempertimbangkan  penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah RI dengan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020,” kata Khofifah dalam surat yang ditandatangani, Kamis, 8 Oktober.