Bagikan:

JAKARTA - Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Ilyas Billa, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas pada Pilkada Makassar. Alasannya, banyak laporan dan temuan dugaan keberpihakan ASN pada kandidat tertentu.

Mengutip data Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), ada 67 laporan dan temuan terkait ASN diduga melanggar netralitas per September. Ada juga pemberitaan soal oknum pejabat yang menghadiri kegiatan salah satu kandidat. 

Menurut Ilyas, posisi ASN memang cukup dilematis pada perhelatan pilkada. ASN mempunyai hak pilih, tapi tidak boleh terang-terangan menunjukkan keberpihakan, apalagi terlibat politik praktis. 

"Memang ini menjadi masalah para ASN. Mereka punya hak pilih tetapi tidak boleh terang-terangan memihak kepada siapa pun calonnya. Demi Pilwalkot Makassar 2020 yang jujur dan adil, ASN harus netral dan bagi mereka yang terbukti tidak netral, maka otoritas terkait harus memberikan sanksi tegas," kata Ilyas, Jumat, 9 Oktober.

Menurut Ilyas, sikap netral ASN harus ditunjukkan secara paripurna. Bukan hanya dalam keseharian, tapi juga saat 'berselancar' di dunia maya.

Akademisi dari Fakultas Hukum UMI Makassar menyebut keberpihakan ASN sangatlah berpengaruh pada hasil pilkada. Apalagi, bila abdi negara itu memiliki posisi strategis atau berstatus pejabat yang dikhawatirkan berpotensi menyalahgunakan wewenang.

"Hal-hal seperti itulah yang harus dihindari, kita tidak mau Pilwalkot Makassar 2020 dipenuhi kecurangan, apalagi jika dilakukan oleh ASN atau memanfaatkan ASN. Mari merayakan pesta demokrasi secara jujur dan adil demi lahirnya pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat dan tentunya berintegritas," kata Ilyas.