JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim, menilai pemerintah sudah sangat matang menyiapkan rencana serta memfasilitasi masyarakat dalam merayakan Idulfitri 2022 yang didahului dengan pergerakan mudik dan akan diakhiri dengan arus balik pasca-lebaran.
Kesiapan pemerintah terlihat dari keputusan libur dan cuti bersama lebaran yang total waktunya sampai 10 hari. Dengan waktu yang cukup panjang, menurut Luqman, arus mudik dan arus balik yang melibatkan puluhan juta orang, dapat dihindarkan dari kemacetan dan stagnasi lalu lintas.
"Kedua, kesiapan pemerintah bisa dilihat dari pembebasan hasil negatif tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan mudik bagi masyarakat yang sudah vaksin dosis ketiga (booster). Terbukti memicu keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat, 22 April.
Hal ini, lanjutnya, akan berdampak pada makin kuatnya kekebalan komunal masyarakat dari serangan COVID-19. Dalam kontek ini, kata Luqman, pemerintah menunjukkan perlindungan yang serius terhadap hak hidup masyarakat.
Legislator Dapil Jawa Tengah itu mengatakan, pemerintah juga memberi fasilitas mudik gratis yang pelaksanaannya diatur dengan pada tanggal-tanggal tertentu. Sehingga dapat mengurangi penumpukan pemudik pada hari-hari menjelang Idul Fitri.
Guna melengkapi pengaturan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah, Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu pun mengusulkan agar diberlakukan juga pengaturan yang ketat bagi tempat-tempat wisata selama libur lebaran.
"Usul saya konkret, pemerintah perlu membuat aturan yang mewajibkan tempat-tempat wisata selama libur lebaran hanya boleh menerima kunjungan dari masyarakat yang sudah vaksin lengkap (dua dosis) atau sudah vaksin ketiga (booster)," jelas Luqman.
Apabila belum vaksin kedua atau ketiga, kata dia, maka pengunjung wajib menunjukkan hasil negatif test antigen. Menurut Luqman, pengaturan tempat wisata itu sangat penting dilakukan.
"Jangan sampai setelah libur lebaran, kasus COVID-19 naik tinggi akibat tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan," tegasnya.
BACA JUGA:
Menurut Ketua GP Ansor itu, pemerintah harus belajar dari pengalaman libur lebaran tahun kemarin. Di mana kala itu, pemerintah tidak cukup ketat mengatur pembatasan di tempat wisata. Akibatnya, terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran 2021.
"Kalau terjadi lonjakan COVID-19, nanti pemerintah menyalahkan tradisi mudik dan aktifitas silaturrahim halalbihalal Idulfitri. Padahal pemicunya dari penumpukan pengunjung tempat-tempat wisata," kata Luqman.
"Apabila tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan selama libur lebaran, maka akan berpotensi besar menjadi pusat-pusat penularan COVID-19. Kita semua tentu berharap agar itu tidak terjadi," katanya.
Terkait
