11.750 Personel Polisi dan 1.620 TNI Amankan Mudik Lebaran 2022 di Jateng

JATENG - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menerjunkan 11.750 personel pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2022.

"Selain itu, juga ada bantuan dari TNI sebanyak 1.620 personel," kata Kapolda Jateng, usai menjadi pembina apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2022 di Alun-Alun Kota Magelang, dikutip dari Antara, Jumat 22 April.

Ia menyampaikan, selama arus mudik dan balik di wilayah Polda Jateng didirikan 251 pos pengamanan (pospam), terdiri atas pospam, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Menurut dia, nantinya anggota sudah harus siap di masing-masing pospam dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Operasi Ketupat. Di Jateng Operasi Ketupat Candi, untuk menjamin keselamatan atau memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri.

Ia menyampaikan, terhitung mulai hari ini sampai sampai tanggal 28 April 2022 diawali kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, dari cipta kondisi untuk memerangi penyakit masyarakat.

"Baru tanggal 28 April sampai tanggal 8 Mei 2022 nanti diberlakukan operasi yang sesungguhnya untuk mengantisipasi arus mudik dan balik 2022," tuturnya.

Ahmad Luthfi dalam arus mudik dan balik ada beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan, antara lain pemberlakuan one way atau satu arah di jalan tol saat arus balik pada 28-30 April 2022 dari Kilometer 40 sampai dengan Kalikangkung.

Kemudian untuk arus balik pada 7-9 Mei 2022 dari Tol Kalikangkung sampai dengan Kilometer 40 diberlakukan satu arah.

"Hal ini dilakukan untuk penetrasi biar tidak ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang membludak, sehingga saya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih cepat mudik agar nanti tidak terjadi kemacetan," katanya lagi.

Ia mengimbau kepada para pemudik jangan hanya menggunakan jalan tol, karena jalur selatan pemandangannya indah sekali, Jalur Pantura pun bisa digunakan.

"Semua operasi ini tergelar baik, kerja sama kami dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun kodam dan stakeholder lainnya," tandasnya.