Kemensos dan Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan Rp25,5 Miliar di Balikpapan

BALIKPAPAN - Kementerian Sosial bersama dengan 11 anggota Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja dalam reses masa sidang IV ke Balikpapan sambil menyerahkan bantuan sebesar Rp25,5 miliar.

“Kami ingin lihat sendiri penyaluran berbagai bantuan sosial dan mendengar langsung aspirasi warga,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily di Balai Kota Balikpapan, Selasa 19 April.

Dalam kesempatan itu diserahkan bantuan untuk Kota Balikpapan sebesar total Rp25,5 miliar. Bantuan itu terbagi untuk 12.065 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp9,068 miliar; untuk 63.215 KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijatahkan Rp12,643 miliar; dan untuk 36.555 KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng diserahkan Rp3,655 miliar.

Rombongan juga menyerahkan bantuan kesiapsiagaan bencana dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta melihat langsung proses pencairan Bantuan Sosial Reguler (PKH dan BPNT) serta BLT minyak goreng.

Dikutip Antara, secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur terdaftar sebanyak 123.956 KPM Program Keluarga Harapan dengan nilai Rp93.493.125.000; 573.475 KPM BPNT dengan nilai Rp114.695.000.000;  337.110 KPM BLT Minyak Goreng dengan nilai Rp33.771.000.000. Pemerintah Daerah juga mendapatkan Bantuan Beras Reguler Penanganan Bencana Alam untuk Kalimantan Timur sebanyak 20.000 kg dengan nilai Rp215.380.000.

Kemensos bersama Komisi VIII DPR juga menyerahkan secara simbolis bantuan ATENSI kewirausahaan, untuk warga lansia, disabilitas, dan anak yatim piatu kepada 586 KPM di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai Rp640.595.270.

“Total bantuan yang disalurkan secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp242.755.100.270,” kata Ace. Bantuan yang disalurkan merupakan kontribusi dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Terpadu Prof Dr Suharso Surakarta.

Pada kesempatan itu juga digelar dialog bersama dengan Pemerintah Daerah dan para pihak untuk membahas pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana.