Balikpapan Sering Banjir, Pemkot Siapkan 3 Pompa Seharga Rp10 Miliar

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur tengah menyiapkan pompa bergerak sebagai salah satu upaya mengatasi banjir. Diharapkan pompa tersebut sudah ada sebelum musim hujan tahun ini.

“Kita akan adakan 3 unit dengan total harga Rp10 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Andi Yusri Ramli dilansir Antara, Kamis, 14 April.

Pompa itu akan disiagakan di titik-titik yang rawan banjir seperti di kawasan Damai. Sebagai unit bergerak, pompa itu juga bisa digeser ke lokasi lain yang memerlukan.

Menurut Yusri, pompa-pompa tersebut untuk membantu mempercepat pengurangan volume air, sehingga bisa untuk mencegah genangan terjadi, atau sebaliknya, yaitu mempercepat air surut di lokasi yang tergenang.

Sebagai solusi permanen, seperti sudah lama direncanakan, Pemkot akan memaksimalkan Sungai Ampal mulai dari muaranya ada di kawasan Damai yang langganan banjir hingga bagian hulunya di Waduk Kampung Timur dan saluran-saluran yang bermuara ke sungai itu, seperti parit-parit dari perbukitan di utara Balikpapan Baru, perumahan Wika, dan kawasan Batu Ampar.

Sungai Ampar akan dilebarkan dan tepi-tepinya dibuat permanen dengan biaya Rp145 miliar dari anggaran tahun jamak hingga 2023.

Menurut Yusri, ditargetkan proyek itu sudah bisa mulai dikerjakan tahun ini di sejumlah titik di Sungai Ampal. Dengan begitu ia berharap pada 2023 mendatang sudah berkurang titik banjir Balikpapan.

Yusri menyebut banjir di Balikpapan, terutama di bagian timur dan selatan adalah akibat dari kegiatan masyarakat di utara yang mengubah bentang alam dan atau fungsinya.

Dari inspeksi anggota DPRD Balikpapan ke perumahan Grand City di Jalan MT Harjono, misalnya, disebut keberadaan bozem atau waduk penampung air yang ada tidak sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, bozem yang dimaksudkan sebagai pengendali limpahan air itu tidak bisa mencegah banjir di Jalan Tumaritis, lingkungan di sebelahnya, selain juga menambah volume air yang turun ke Kampung Timur.

“Ada bozem di 4 titik, tetapi (dari luasnya) tidak bisa menjadi pengendali banjir,” kata anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syarifuddin Oddang.