JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) untuk membahas persiapan Pemilu 2024. Hadir dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Ashari, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, dan Ketua DKPP Muhammad Alhamid.
Mendagri Tito mengapresiasi DPR yang telah bergerak cepat mengagendakan rapat hari ini untuk merealisasikan pemilu, setelah komisioner KPU dan Bawaslu dilantik kemarin.
Tito menilai, jajaran KPU RI perlu bekerja keras mulai dari penelaahan kebijakan KPU yang lama soal Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, dari seluruh jajaran KPU RI yang baru dilantik, hanya Hasyim Asyari yang merupakan petahana.
Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tetap pada keputusan bersama dengan DPR terkait tanggal Pemilu.
"Apa yang disampaikan Pak Presiden juga telah ada di media, di Youtube juga ada. Posisinya adalah pada 14 Februari 2024," ujar Mendagri Tito di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 April.
Lebih lanjut, Tito meminta KPU-Bawaslu agar memperhatikan aspek keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Sebab menurutnya, dengan ada perbedaan pilihan dipastikan terdapat potensi konflik.
“Masyarakat pasti akan berbeda pada pilihan, terbelah pada pilihannya. Sudut pandang keamanan, setiap perbedaan pasti akan mengandung konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu di-manage sedemikian rupa” kata Tito.
BACA JUGA:
Mantan Kapolri ini berharap agar penyelenggara pemilu merencanakan dengan baik seluruh rangkaian dan tahapan, mulai dari persiapan, pendaftaran hingga penghitungannya. "Oleh karena itu perencanaan harus rigid,” kata Tito.
Tito mengingatkan, penyelenggaraan pemilu harus belajar dari peristiwa pemilihan tahun 2019 yang masa kampanyenya cukup panjang yakni selama tujuh bulan. Hal ini menurutnya membuka lebar polarisasi lantaran munculnya politik identitas dan SARA.
“Kemudian rakyat kita belajar di 2019 dimana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan,” ungkap Tito.
Tito menambahkan, belajar dari pemilu tahun 2019, penyelenggaraan pemilu 2024 nanti diharapkan betul-betul matang. Sehingga tidak lagi terjadi 894 petugas KPPS meninggal dunia lantaran dalam pelaksanaannya dianggap kurang aman bagi kesehatan.
“Semua paham saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi,” kata Tito
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
