JAKARTA - Kementerian Agama meminta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ikut menyosialisasikan kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi soal syarat haji 1443 Hijriah/2022 Masehi.
"Saya mohon bantuannya dari PPIU ataupun PIHK untuk dapat menyosialisasikan kepada jemaah haji," ujar Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 11 April.
Sebelumnya, Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji 1443 Hijriah/2022 Masehi akan diikuti satu juta jemaah dari berbagai negara.
Meski dibuka untuk jemaah asing, Arab Saudi meminta dua syarat. Pertama, jemaah berusia maksimal 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.
Kedua, jemaah yang berasal dari luar wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.
BACA JUGA:
Menurut dia, terkait syarat jemaah lansia inilah yang mesti disosialisasikan para penyelenggara haji khusus kepada jemaahnya. Mereka diminta memberikan edukasi bahwa ada jemaah yang harus siap berangkat dan belum berhak berangkat.
Hilman mengaku awalnya sudah mempersiapkan skenario dengan memprioritaskan jemaah lansia. Namun, kebijakan Arab Saudi menentukan maksimal 65 tahun.
"Saya juga berdiskusi Pak Menteri untuk lansia skenarionya seperti apa. Nampaknya, setelah muncul pengumuman, haji tahun ini ditunjukkan bahwa maksimal usia 65 tahun," kata dia.
Sementara perihal kuota, Kementerian Agama masih menunggu pengumuman resmi dari Arab Saudi. Kendati demikian, pemerintah siap memberangkatkan berapapun kuota yang akan diberikan nantinya.
"Bangun narasi untuk menyemangati jamaah kita yang Insyaallah berangkat tahun ini. Kita juga harus menyemangati jamaah yang berangkatnya tahun depan," kata dia.
Terkait
