JAKARTA - Komisi I DPR mewanti-wanti pemerintah terkait gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada Oktober mendatang. Hal ini lantaran konflik antara Rusia dan Ukraina belum juga berakhir.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyarankan Presiden Jokowi diberi peran dalam G20 tersebut. Misalnya, menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Rusia dan Ukraina.
Sebab menurut Effendi, jangan sampai Indonesia hanya sebatas sebagai penyelenggara dalam forum G20. Padahal, kata dia, forum itu menjadi momentum tepat untuk menginisiasi perdamaian Rusia dan Ukraina.
"Forum G20 jangan sampai dilewatkan momentum ini, berikan kesempatan kepada Presiden karena ini bukan di level Menteri Luar Negeri," ujar Effendi dalam Rapat Kerja bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu, 6 April.
Effendi mengingatkan, agar waktu 5 bulan sebelum penyelenggaraan G20 harus digunakan secara maksimal. "Jangan sampai Indonesia tidak lakukan apa pun," katanya.
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri justru mempertanyakan isu penundaan G20 lantaran ada protes dari negara lain usai diundangnya Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam acara tersebut.
"Sekarang ramai bahwa G20 ini akan ditunda, jadi mohon penjelasan Ibu Menteri, apakah seandainya konflik geopolitik Ukraina dan Rusia tidak selesai, apakah G20 ini ditunda?," tanya Mukhlis.
BACA JUGA:
Komisi I DPR juga mempertanyakan upaya apa saja yang dilakukan Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelaksanaan forum KTT G20.
“Apa upayanya dari Kementerian? Jangan sampai masalah ini (tidak selesai) karena kita kan sebagai ketua dan juga sebagai tuan rumah,” imbuh
Namun, Menlu Retno Marsudi belum menjawab pertanyaan ini lantaran rapat dilanjutkan secara tertutup.