Menkominfo Usulkan E-Voting di Pemilu 2024, Mendagri Tito: Parpol Lebih Suka Manual

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, sistem pemungutan suara online atau e-voting belum akan dipakai dalam gelaran Pemilu 2024.

Meskipun Indonesia pernah sukses menggunakan e-voting dalam gelaran Pilkada, tapi kata Tito, masih banyak negara yang saat ini lebih memilih melakukan proses pemungutan suara secara manual untuk pemilu nasional.

"E-voting untuk kepala desa iya, sekarang jumlahnya kecil. Tapi untuk tingkat nasional, saya mau belajar dari India yang melakukan e-voting tapi banyak negara-negara besar yang enggak mau melaksanakan e-voting lebih senang yang manual," ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 5 April.

Lagipula, lanjut Tito, saat ini penyelenggara pemilu dan partai politik juga lebih suka menggunakan sistem manual. Sebab kata dia, semua tahapan pemilu dapat diawasi langsung.

"Kami melihat untuk saat ini temen KPU dan parpol lebih suka dengan manual karena dengan manual semua bisa diawasi setiap tahapan. Di mulai dari TPS di tingkat kecamatan, itu semua bisa diawasi angkanya itu bergeraknya," jelasnya.

E-voting, tambah Tito, juga memiliki sejumlah kelemahan yang merugikan, yakni data yang mudah diubah dengan cara dihack. Karena itu, banyak negara besar yang tak memakai sistem itu seperti Amerika.

"Kenapa? Karena e-voting rawan terjadinya hacking, diubah datanya. Karena semua digital, kan, datanya. Sehingga banyak juga yang mau manual ngitungnya. Jadi Amerika, kan, manual," tutur Tito.

"Kalau e-voting memang cepat tapi mereka teman-teman takut kalau nanti terjadi angka yang salah atau di-hacking di-hijack sehingga akhirnya angkanya berubah, kira-kira begitu plus minusnya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara online atau e-voting. Usulan ini disampaikan Johnny saat rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa, 22 Maret.

Terbaru, Menkominfo menyinggung Pemilu online bebas dan adil melalui sistem e-voting yang sudah diterapkan di Estonia. Dia kemudian mendorong agar Pemilu 2024 di Indonesia juga menggunakan e-voting.

"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil, dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," ujar Johnny dalam keterangannya, Kamis, 24 Maret.