Angkat 4 Isu Besar di G20 ACWG, KPK Ajak Dunia Internasional Cegah Korupsi Praktik Ekonomi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap melakukan pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20. Dalam kegiatan ini ada empat isu prioritas yang akan disuarakan KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan empat isu itu terdiri dari peningkatan peran audit pada upaya pemberantasan korupsi hingga mencegah terjadinya korupsi di sektor energi terbarukan.

"Dalam gelaran G20 ACWG ini KPK mengusung empat isu prioritas yaitu Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi; Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi; Pengawasan Professional Enablers dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Korupsi di Sektor Renewable Energy," kata Lili seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 25 Maret.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama empat hari terhitung sejak 28 Maret hingga 31 Maret. Pertemuan tersebut akan digelar secara virtual dan akan dibuka oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana sebagai Chair dan Esther Bogaart dari Australia sebagai Co-Chair.

Lili menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri akan menjadi pembicara kunci di agenda tersebut. Komisi antirasuah berharap G20 ACWG menjadi momentum baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia maupun global.

"Kami berharap peserta G20 bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa membantu negara-negara anggota G20 maupun di luar anggota G20 untuk mencegah korupsi pada praktik ekonomi," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang INDA KPK selaku Chair ACWG Mochamad Hadiyana dalam Presidensi Indonesia G20 ini menjelaskan isu peningkatan peran audit akan menjadi High Level Principles (HLP) dalam upaya pemberantasan korupsi global.

"Apabila isu Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi sebagai HLP tersebut nanti disepakati oleh seluruh anggota, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai legacy KPK atau Indonesia sebagai presidensi Indonesia tahun 2022," ungkap Hadiyana.

Selain itu, dia berharap, dengan KPK menjadi Chair ACWG maka kontribusi yang diberikan untuk pemberantasan korupsi di tingkat global semakin meningkat. "Di mana manfaat akhirnya adalah adalah mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi," pungkasnya.