JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mobil baru. Tujuannya untuk menggeliatkan kembali sektor otomotif di tengah tekanan pandemi COVID-19.
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai, di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah menunjukan keberpihakan kepada rakyat kecil. Bantuan pemerintah harus menyasar semua kalangan tidak hanya satu golongan tertentu saja.
"Afirmasi keberpihakan kepada rakyat kecil dari pemerintah harus ada, jangan selalu insentif pajak itu untuk golongan tertentu saja," katanya, di Jakarta, Jumat, 25 September.
Hidayat mengatakan, pemerintah seharusnya bisa meringankan beban mayoritas rakyat yang miskin dan golongan menengah ke bawah di masa pandemi COVID-19. Sebab, dua kelompok ini sangat rentan terhadap dampak pandemi. Selain itu, kelompok tersebut juga paling patuh membayar pajak, mulai dari PPn sampai Pph 21.
"Arahkan insentif pajak kepada mereka dengan mengratiskan pajak roda dua dan biaya SIM," jelasnya.
Menurut Hidayat, selama ini pemerintah sudah banyak membebaskan pajak barang mewah, mulai dari rumah mewah, tas branded, Kapal Pesiar hingga yacht dihapuskan pajaknya.
"Kan, alasan yang sering dikemukakan supaya meningkatkan transaksi, tapi faktanya berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak secara nyata dan hilangnya rasa keadilan publik," ujarnya.
Secara teori, kata Hidayat, dalam pemungutan pajak oleh negara ada azas equality. Artinya pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak demi memenuhi rasa keadilan.
Menurut Hidayat, fraksi PKS dalam pandangan resmi fraksi sudah berulang kali meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan insentif bagi para penguna roda dua, tapi jawaban pemerintah selalu mengambang.
"Pemerintah jangan terus mengelak untuk tidak memberikan insentif pajak bagi rakyat yang terdampak resesi ekonomi, jika pemerintah ada keberpihakan pada rakyat tak mustahil pajak motor rakyat dan biaya SIM bisa gratis", tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait dengan usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen di tengah pandemi COVID-19 dari Kementerian Perindustrian. Ia mengatakan, usulan ini masih akan dikaji.
Sri berujar, saat ini insentif pajak yang diberikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 sudah cukup banyak dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Meksi begitu, ia mengatakan, pemerintah tidak tertutup terhadap masukan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Agar Media Cetak Tetap Produktif, Pemerintah Bayarin Pajak Kertas Koran dan Majalah
16 September 2020, 08:31
"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan untuk menstimulir perekonomian kita. Kami selalu terbuka pada ide-ide itu, namun kami tetap menjaga konsistensi kebijakannya," jelasnya, dalam video conference bersama wartawan, Selasa, 22 September.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berharap pemerintah memberikan relaksasi pajak mobil baru sebesar nol persen hingga Desember 2020. Agus mengaku yakin pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuan dari usulan ini adalah memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.
"Kalau kami beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kami terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut," tuturnya, melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, di Jakarta, Senin, 14 September.
Kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret. Namun, kata Agus, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di Tanah Air dan pemulihan ekonomi nasional.
"Aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak," ucapnya.
Terkait
