Banyak Aturan Bikin Tak Fleksibel!
Presiden Jokowi saat berpidato di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Banyak aturan yang dibuat pemerintah daerah bikin ruang gerak pemerintah pusat tak fleksibel. Itu dikatakan Presiden Joko Widodo di depan kepala daerah yang hadir dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

"Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah), jangan banyak-banyak membuat pergub (peraturan gubernur), dan perwali (peraturan wali kota),” kata Jokowi. 

Kata Jokowi, peraturan di daerah yang terlalu banyak, membuat percepatan pembangunan terganggu karena saling berbenturan dengan aturan yang lain.

“Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah," kata dia.

Dia menyindir kepala daerah yang sering kunjungan kerja atau studi banding untuk bikin aturan baru di daerahnya. Kepala daerah yang hadir di lokasi terdengar tertawa karena pernyataan Jokowi itu.

“Saya tahu di kunker ada apanya, studi banding, saya ngerti ada apanya. Saya orang lapangan. Tapi setop.”

Jokowi

Untuk itu, Jokowi akan mengajukan omnibus law yang hasilnya akan membuat 70 Undang-Undang direvisi.

Selain pemerintah daerah, Jokowi juga menyindir menteri di kabinetnya yang sering bikin peraturan menteri baru dan membuat kerja pemerintah jadi lambat. 

“Menteri mau buat Permen (Peraturan Menteri) satu boleh tapi hilang 10 Permen,” kata dia.

Dia bercerita, di Amerika Serikat era Donald Trump, bila kementerian akan membuat peraturan baru harus menghapus dua aturan sebelumnya. Sehingga, aturan yang ada tidak saling tindih dan membuat fleksibilitas pemerintahan terganggu. 

“Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting, kecepatan. Semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang,” tegasnya.

Selain soal aturan, Jokowi juga mengingatkan agar perangkat pemerintah bekerja sama antar lembaga, tidak perlu saling menyalahkan ketika bekerja. Pesan ini ditujukan juga untuk penegak hukum

“Tidak ada saling menyalahkan, bisik-bisik, sudah setop. Semua harus bekerjasama mumpung suasana politik kita sangat bagus,” ujar Jokowi