Ke KPK, Kepala Badan Otorita IKN Konsultasi Tata Kelola Agar Bebas Korupsi

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini, 21 Maret.

Usai melakukan pertemuan, Bambang mengatakan kehadirannya ditujukan untuk berkonsultasi dengan komisi antirasuah terkait tata kelola. Tujuannya, agar pembangunan proyek ibu kota negara baru ini bisa bebas dari korupsi.

"Kami konsultasi kepada jajaran KPK dan diterima dengan baik oleh Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Pak Deputi (Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, red), Sekjen KPK, dan teman-teman lain utamanya ingin memastikan agar tata kelola nanti di Otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi, dapat berlangsung baik," kata Bambang kepada wartawan usai pertemuan dilakukan, Senin, 21 Maret.

Bambang mengatakan tata kelola yang baik sangat diperlukan. Tujuannya, demi membangun kepercayaan dari para investor dari dunia internasional maupun swasta.

"Karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang meyakini tata kelola yang baik akan bisa dilakukan dengan pengawasan dari KPK. Apalagi, segala tahapan dalam pembangunan IKN akan dikoordinasikan dengan Satgas IKN yang sudah dibentuk oleh komisi antirasuah.

"Dalam membangun dari IKN ini (ada sejumlah tahap, red) yakni tahap persiapan, tahap pembangunan, tahap pemindahan, dan tahap penyelenggaraan pemerintahan," ujar Bambang.

"Empat tahap ini kami akan asistensikan secara berkala kepada KPK untuk memastikan sekali lagi bahwa apa yang ditanamkan itu benar-benar bebas korupsi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Otorita IKN Nusantara memang berniat untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum demi tata kelola yang lebih baik. Sebelum ke KPK, Bambang sudah lebih dulu datang ke Kejaksaan Agung.

"Kami berdua (bersama Wakil Kepala Badan Otorita Dhony Rahajoe, red) sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan," kata Bambang dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 18 Maret.

Badan Otorita IKN menyadari pembangunan tata kelola yang baik dalam upaya pemindahan ibu kota negara ini sangat penting. Apalagi, jika Indonesia ingin menarik minat investor untuk pelaksanaan proyek tersebut.

"Semakin kita memiliki governance yang baik, semakin investor percaya kita punya kredibilitas dan trust-nya terbangun," tegas dia saat itu.

"Tentu kami ingin dari awal dikawal sehingga trust atau confident terhadap Otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," ujar Bambang.