Menteri PPPA Minta Kesetaraan Akses Energi Bagi perempuan Pedesaan

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama melakukan upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di sektor energi.

Dari siaran pers, Jumat 18 Maret, Menteri PPPA memandang bahwa perempuan merupakan pendorong utama dalam transisi energi.

Oleh karena itu, kesetaraan dalam mengakses energi bagi perempuan akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia.

"Kita perlu memastikan perempuan bisa mengakses energi yang bersih, terbarukan, dan terjangkau, sehingga nantinya akan menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini juga akan mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesehatan keluarga dan memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik," ujar Menteri PPPA dikutip Antara.

Menteri Bintang menambahkan permasalahan yang ada saat ini yaitu meski hampir separuh penduduk Indonesia dan dunia adalah perempuan, partisipasi mereka di sektor energi terbarukan masih sangat kurang.

Badan Pusat Statistik pada Februari 2021 melaporkan bahwa proporsi perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja hanya 54 persen, dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 82 persen.

Sementara data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa hanya 29 persen perempuan yang memiliki ijazah pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kemudian, ditambah juga dengan adanya glass ceiling effect (batasan bagi kaum perempuan untuk maju) yang semakin mempersulit perempuan untuk mencapai posisi pengambilan keputusan teratas.

"Kita harus bekerja sama untuk mendorong kepemimpinan perempuan di sektor energi terbarukan, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika," katanya.

Selanjutnya, menciptakan tempat kerja yang ramah perempuan, memecahkan glass ceiling dan melanjutkan upaya pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan. Kita juga harus memastikan bahwa kebijakan dan aksi dalam transisi energi dapat melibatkan dan memberikan manfaat bagi perempuan dan anak perempuan, katanya.

Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Terbarukan. RUU ini masuk dalam daftar prioritas legislatif nasional dan diharapkan segera disahkan tahun 2022.

Dalam penyusunannya, kata Bintang, pemerintah Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa isu-isu gender diakomodasi ke dalam rancangan tersebut.

Sementara Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto menyampaikan bahwa energi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan dan perempuan memainkan peranan penting sebagai agen perubahan, serta pembuat keputusan.

"Pemberdayaan perempuan adalah sesuatu yang sangat penting dan harus didukung agar perempuan memiliki kemudahan dalam mengakses energi, sehingga nantinya kita bisa mencapai keberhasilan dalam melakukan transisi energi," ujarnya

Terutama bagi perempuan di pedesaan yang tidak terlalu bisa mendapatkan akses informasi dan pendidikan. Kita harus bisa menjembatani hal tersebut dengan memfasilitasi pendidikan mereka, serta meningkatkan pelibatan mereka dalam transisi energi ini, ujar Giwo.