JAKARTA - Beberapa hari terakhir, media sosial diisi dengan informasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT SiCepat Ekspres Indonesia (SiCepat) terhadap 701 orang pekerjanya. Kementerian Ketenagakerjaan langsung memanggil pihak manajemen untuk mencari tahu kebenaran informasi itu.
"Dari pertemuan ini diperoleh informasi bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja para pekerja, yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang diterima redaksi, Kamis 17 Maret.
PT SiCepat Ekspres Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempekerjakan kembali 500 orang pekerja. Selain itu, ada juga 27 orang telah sepakat dan sudah menandatangani perjanjian bersama dan 174 orang masih dalam proses perundingan.
Kemnaker pun, lanjut Dirjen Putri, akan terus mendorong masing-masing pihak untuk terus mengedepankan dialog sosial dalam mencari solusi bersama bagi setiap perselisihan.
"Kemnaker mendorong agar perusahaan sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK, dan mengupayakan dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan dialog sosial dan melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” katanya.
Dirjen Putri menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di SiCepat.
“Kemnaker dan PT SiCepat Ekspres Indonesia telah menjadwalkan pertemuan kembali untuk memantau perkembangan penyelesaian permasalahan sekaligus memberikan pembinaan lebih lanjut,” ujarnya.
BACA JUGA:
-
| INTERVIU
Eksklusif, Alphonzus Widjaja, Pusat Belanja Harus Jadi Social Connection Hub
14 Maret 2022, 10:00 -
| BERITA
Menaker Ida Bawa Kabar Baik, Aturan Pencairan JHT di Usia 56 Tahun Dibatalkan
02 Maret 2022, 13:31
Terkait
