PAN Senang Pemerintah Bebaskan Syarat PCR dan Antigen, Tapi Miris Lihat Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA - Wakil Bendahara Umum DPP PAN Rizki Aljupri, menyambut baik kebijakan pemerintah yang membebaskan syarat wajib tes PCR dan Antigen bagi pelaku perjalanan domestik.

Menurutnya, kebijakan ini akan memudahkan masyarakat yang punya keperluan bisnis atau pekerjaan antar daerah di Indonesia.

"Selain itu, kebijakan ini meringankan beban masyarakat yang ingin berlibur atau travelling ke daerah-daerah tertentu tanpa adanya biaya tambahan tes PCR dan Antigen,” ujar Rizki di Jakarta, Minggu, 13 Maret.

Rizki juga mengapresiasi kebijakan pembebasan karantina bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Dia berharap, kebijakan tersebut bisa menghidupkan kembali perekonomian Indonesia di sektor pariwisata.

“Tentu pembebasan karantina jadi kabar baik bagi para pelaku pengusaha wisata di Bali yang sudah hampir tiga tahun lesu karena pandemi COVID-19. Dengan kebijakan ini diharapkan wisatawan asing tidak lagi perlu takut untuk berkunjung ke Bali karena ada beban biaya tambahan dan sebagainya,” ungkapnya.

Kendati senang dengan dua kebijakan pemerintah, Rizki mengaku miris melihat persoalan kelangkaan minyak goreng yang harganya setinggi langit.

Dia mengingatkan, masih banyak daerah yang belum tercukupi kebutuhan minyak gorengnya. Bahkan, masyarakat harus rela antre untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, antrean yang begitu banyak sudah memakan korban jiwa di Kalimantan Timur.

“Kita tentu miris melihat fenomena ada seorang ibu yang tengah berjuang memenuhi dapur rumahnya harus meregang nyawa akibat antre minyak goreng. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dimana jangan kelangkaan minyak goreng ini memakan korban jiwa Kembali,” tegas Rizki.

“Lebih mengenaskan lagi, kelangkaan minyak goreng ini justru banyak terjadi di daerah Sumatra dan Kalimantan, yang notabene merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di dunia. Tentu hal ini sangat ironis,” tambahnya.

Oleh karena itu, politikus PAN itu kembali mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi kelangkaan dan harga minyak goreng jelang Bulan Ramadan 2022.

“Jangan sampai kelangkaan dan harga yang tinggi untuk minyak goreng berlanjut saat Bulan Ramadan. Perlu antisipasi yang tepat untuk meredam masalah ini," kata Rizki.

"Untuk mengatasi masalah pedagang eceran yang sudah terlanjur membeli dengan harga di atas HET dari distributor, perlu ada penyederhanaan mekanisme klaim subsidi BPDPKS,” pungkasnya.