Di Depan Kepala Daerah se-Jawa Barat, Nawawi: Jangan Anggap KPK Ini Hantu-hantu yang Mengganggu!

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta para kepala daerah dan penyelenggara negara tidak bosan berkoordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini ingin tak ada lagi pihak yang menganggap mereka sebagai pengganggu.

"Kami berharap jangan seperti zaman dahulu, jangan menganggap KPK ini hantu-hantu yang mengganggu," kata Nawawi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi se-Jawa Barat lewat keterangan tertulis, Jumat, 11 Maret.

KPK, sambung Nawawi, sebenarnya tak ingin berulang kali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di satu wilayah untuk menangkapi penyelenggara negara yang korup.

"KPK inginnya kalau sudah sekali melakukan OTT di suatu daerah, KPK lalu masuk untuk melakukan pencegahan dan berhasil tidak lagi terjadi OTT," ungkapnya.

Namun, langkah ini memang harus dilakukan. Apalagi, jika di pencegahan korupsi yang sebenarnya lebih bagus secara konsep dibanding penindakan.

"Ada kalanya penindakan itu menjadi langkah pencegahan yang paling tepat," tegas Nawawi.

Lebih lanjut, Nawawi sempat menyoroti upaya pencegahan korupsi yang belum diterapkan secara maksimal di Jawa Barat. Dia bilang, hal tersebut terbukti dengan banyaknya praktik korupsi salah satunya di bidang pengadaan barang dan jasa.

Sehingga, beragam langkah pencegahan harus diperkuat termasuk memaksimalkan keberadaan penyuluh antikorupsi di wilayah tersebut. "Menurut pegawai internal, masyarakat, dan para ahli masih banyak praktik korupsi di pengadaan barang-jasa, jual beli jabatan, dan tipikor lainnya," ungkapnya.

Menanggapi pernyataan Nawawi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan kepada jajarannya agar jangan sampai salah langkah saat mengambil keputusan. "Mau pergi kemana, mau ketemu siapa, mau tanda tangan apa, harus dipikirkan baik-baik," pesan Ridwan.

Ridwan meminta jangan ada lagi berita penindakan korupsi di Jawa Barat. Namun, dia tahu permintaannya ini tentu butuh komitmen dari para pemimpin di daerah.

Apalagi, bawahan hanya mengikuti apa yang dilakukan pimpinan. Jika pemimpinnya berani dan aktif mencegah korupsi, jajarannya akan mengikuti.

“Kita tutup lubang yang berpotensi menghasilkan korupsi. Nah mulainya dari dalam, itu kuncinya political will dari pemimpinnya,” tegas Ridwan.

Di sisi lain, ia juga mengakui belum semua daerah di Jabar hasil MCP dan SPI nya baik. Sehingga itu menjadi tugas yang belum selesai untuknya sebagai gubernur bersama kepala daerah lainnya.

“Saya lihat sebagian yang hadir di sini kan tadinya wakil. Tapi karena suatu takdir, yang mayoritas kasusnya adalah korupsi, lalu naik menjadi nomor 1. Jangan diulangi lagi,” pungkasnya.