JAKARTA - Penyidik Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan penambahan materi petunjuk dari jaksa peneliti terkait kasus korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mawu, Kabupaten Bima, tahun 2017.
Dirreskrimsus Polda NTB Komisaris Besar Polisi I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan berkas itu kemudian dilimpahkan ke jaksa peneliti. "Soal P-19 (pengembalian berkas perkara) kemarin itu sudah dilengkapi, makanya kita limpahkan kembali ke jaksa," kata Ekawana.
Materi petunjuk jaksa tersebut, lanjut dia, perihal penggunaan dana desa yang tidak tertuang dalam laporan pertanggungjawaban.
"Itu yang diminta untuk dilengkapi, dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu digunakan untuk apa saja," ujarnya, dikutip dari Antara.
Terkait hal itu, Ekawana memastikan bahwa penyidik telah melengkapi petunjuk jaksa dengan melakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka AA, mantan Kepala Desa Mawu.
BACA JUGA:
Dalam berkas perkara, penyidik telah mengungkap indikasi kerugian negara senilai Rp600 juta. Munculnya kerugian ini dilihat dari sejumlah proyek fisik maupun nonfisik.
"Angka (kerugian negara) paling banyak itu muncul dari pekerjaan proyek pembangunan gedung serba guna," ucap dia.
Pengerjaan proyek pembangunannya yang menelan APBDes senilai Rp380 juta itu diduga tidak sesuai dengan perencanaan.
Ada indikasi kekurangan volume pekerjaan di sejumlah item bangunan. Dugaan itu muncul dari temuan Tim Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).
Selain menemukan indikasi kerugian dari proyek pembangunan gedung serba guna, ada juga dari pembangunan posyandu, pemeliharaan lapangan bola, rabat gang, poskamling, dan anggaran operasional desa.
Penyidik hingga kini belum melakukan penahanan dengan pertimbangan sikap kooperatif tersangka.
Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada tahun 2017 mengelola APBDes yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.
Terkait
