178 PMI Asal Bali yang Ada di Rusia akan Dipulangkan

DENPASAR - Sebanyak 178 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang ada di Rusia rencananya akan dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia.

Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Bali, Wiam Satriawan mengatakan, pada tahun 2021 penempatan PMI di Rusia ada sebanyak 154 orang. Sedangkan di tahun 2022 hingga Februari ada 24 orang  sehingga totalnya 178 orang.

"Mereka kebanyakan bekerja sebagai terapis SPA itu 178 orang adalah (resmi) secara prosedural," kata Wiam di kantor BP2MI, Denpasar, Bali, Senin, 7 Maret.

Dia menyebutkan, ratusan PMI itu akan dipulangkan karena akibat konflik Ukraina dan Rusia. Situasi di dua negara tersebut tidak kondusif dan demi keselamatan para PMI pasti dipulangkan dan hingga saat ini masih proses.

Selain itu, untuk kondisi PMI asal Bali di Rusia masih belum diketahui. Karena kabarnya di Rusia masih tertutup informasi dan kini masih diusahakan oleh Kemlu.

"Karena dengar-dengar masih amat tertutup informasi itu, ini lagi didalami Kemlu. (PMI) pasti dipulangkan yang konflik Rusia dan Ukraina, berarti di Rusia tidak kondusif di Ukraina tidak kondusif. Mungkin yang lebih mudah dilakukan oleh Kemenlu adalah evakuasi dari Ukraina yang dari Rusia on progres," ujarnya.

"Itu kewajiban negara, adalah melindungi setiap warga negaranya baik di Indonesia maupun di luar negeri. PMI kan termasuk WNI," jelasnya.

Untuk saat ini tidak ada penempatan PMI di Rusia dan Ukraina karena masih konflik. Hal itu juga dilarang oleh Undang-undang menempatkan PMI di negara yang konflik.

"Kita memang dilarang menempatkan PMI ke negara yang sedang konflik, itu di Undang-undang ada. Negara berkonflik pasti ditutup kita tidak akan mengirim PMI ke sana," ujarnya.

"Tapi saat ini terbalik kondisinya PMI sudah ada di sana kemudian negaranya konflik ini persis dengan PMI Suriah. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan ramai persis ini.  Jadi kalau negaranya konflik duluan kita tutup. Jadi tidak akan PMI ada di sana kalau PMI sudah ada di sana kemudian negaranya konflik, PMI kita pulangkan," ujarnya.