Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku optimis bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Cak Imin yakin dengan modal suara PKB saat Pileg 2019, dia bisa mengajak koalisi partai lain. Pada Pileg 2019 lalu, PKB memperoleh suara 9,69 persen. 

Hal tersebut diungkap Cak Imin saat memimpin Apel Persada Nusantara dalam rangka persiapan pemenangan Pilpres 2024 yang digelar DPC PKB Kota Surabaya. 

"Kita punya modal (hampir) 10 persen PKB hasil Pileg 2019. Modal 10 persen ini ditambah kalau PAC, Rating, DPC, DPW kerja selama 2 tahun ini, kita yakin punya elektoral yang tinggi dan akan punya modal yang tinggi," ujar Cak Imin usai meresmikan Kantor Maju Bersama (Mabes Rakyat) Gus Muhaimin Presiden 2024, Kamis, 3 Maret.

Dengan kerja keras kader, Cak Imin berharap suara PKB bisa terus meningkat dan dapat berkoalisi dengan partai lain mengusung dirinya.

"Dan nanti bisa mengajak partai berkoalisi," sambungnya. 

Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan, awal tahun 2023 PKB akan mengambil kesimpulan terkait koalisi dengan parpol mana guna maju dalam Pilpres 2024. Sementara ini, kata dia, PKB akan berkoordinasi sebagai tahap awal. 

"Sementara kita koordinasi dengan partai-partai DPR, dan kita koordinasi masih tahap awal. Kalau bisa diambil kesimpulan baru awal 2023. Soal kriteria Cawapres saya juga tergantung partai pengusung. Karena kita harus koalisi agar memiliki 20 persen syarat untuk mengusung Capres," katanya. 

Keyakinan Cak Imin maju Pilpres 2024 ini tentu membingungkan. Sebab sebelumnya, pria yang belakangan disapa Gus Muhaimin itu mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur satu hingga dua tahun dengan alasan perbaikan ekonomi. 

Cak Imin kemudian menjadi buah bibir di ranah publik. Dari usulannya itu, ada dua dua parpol sepakat dengannya yakni PAN dan Golkar. Sementara enam parpol lainnya menolak, diantaranya PDIP, NasDem, PPP, PKS, Demokrat dan Gerindra. 

Kekinian, Cak Imin justru mengklaim penundaan pemilu hanya sebatas usul. Dia pun melempar bola panas itu ke Presiden Joko Widodo dan para ketum parpol. 

Cak Imin menegaskan penundaan pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu hanya sebatas usulan. Sementara penentu keputusan terkait usulan tersebut adai di Presiden Joko Widodo.

"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," jelasnya usai deklarasi dukungan sebagai capres di Makassar, Selasa, 1 Maret.

Apabila tidak ada respons dari Istana Kepresidenan terkait usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut, Cak Imin kembali mengatakan semua keputusan dikembalikan ke Pemerintah maupun pimpinan parpol.

"Yah terserah saja, namanya saja usul," tukasnya.