Jepang akan Longgarkan Kontrol Perbatasan

TOKYO - Pemerintah Jepang akan melonggarkan kontrol perbatasan untuk memungkinkan lebih banyak orang masuk ke negara itu, terutama siswa, sambil memperluas langkah-langkah pengendalian infeksi untuk membatasi penyebaran virus corona di beberapa daerah, termasuk Tokyo.

Dilansir Antara via Reuters, Kamis, 3 Maret, Perdana Menteri Fumio Kishida akan meningkatkan jumlah orang yang dapat memasuki Jepang menjadi 7.000 per hari dari 5.000 orang per hari saat ini.

Sementara itu, para siswa tidak termasuk dalam hitungan jumlah harian orang yang diizinkan masuk ke negara itu dan dipertimbangkan masuk dalam kategori terpisah, menurut laporan media.

Langkah itu akan memperpanjang pelonggaran langkah-langkah ketat perbatasan Jepang pada awal pekan ini yang membuka pintu bagi lebih banyak siswa dan pekerja asing.

Langkah pelonggaran perbatasan tersebut diambil Pemerintah Jepang di tengah kritik dari para pemimpin bisnis dan pendidik.

Kishida akan mengumumkan langkah-langkah baru pembatasan, bersama dengan status keadaan darurat kuasi virus corona yang diperpanjang, pada konferensi pers pada pukul 07.00 malam waktu setempat.

Sekitar 150.000 pelajar asing telah dilarang masuk ke Jepang sejak 2020, bersama dengan para pekerja yang sangat dibutuhkan oleh negara yang menua dengan populasi yang menyusut itu.

Larangan masuk itu memicu peringatan akan kekurangan tenaga kerja dan merusak reputasi internasional Jepang.

Sementara jumlah kasus virus corona baru mulai turun, rumah sakit di Jepang tetap berada di bawah tekanan saat mereka memerangi kasus COVID-19 varian Omicron.

Februari 2022 juga merupakan bulan paling mematikan dari pandemi yang berlangsung sejauh ini di Jepang, dengan 4.856 kematian, menurut penghitungan oleh media nasional Jepang -- NHK.

Pemerintah Pusat Jepang telah menerima permintaan dari lima prefektur, termasuk Kyoto dan Osaka di Jepang barat, untuk memperpanjang tindakan pengendalian infeksi yang akan berakhir pada Minggu (6/3), kata kepala sekretaris kabinet Jepang Hirokazu Matsuno pada Rabu (2/3).

Sepuluh prefektur lainnya, termasuk Tokyo, diperkirakan akan meminta perpanjangan masa aturan pembatasan selama dua hingga tiga minggu yang mencakup jam kerja yang lebih pendek untuk restoran dan pembatasan penjualan alkohol.

Selain soal penanganan COVID-19, Perdana Menteri Kishida juga diharapkan untuk menangani masalah invasi Rusia ke Ukraina.

Jepang telah bergabung dengan para sekutu luar negerinya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, dan Kishida pada Rabu mengatakan negara itu juga siap menerima pengungsi Ukraina.