SKP2 untuk Nurhayati Dinilai Sudah Tepat, Penuhi Rasa Keadilan

JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) terhadap Nurhayati merupakan langkah tepat yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cirebon, Jawa Barat, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menurut Ketua Komjak Barita Simanjuntak, SKP2 adalah upaya hukum yang bisa dilakukan ketika suatu perkara sudah masuk ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

"Jadi kewenangan untuk menentukan pencabutan status Nurhayati sebagai tersangka dalam tahapan yang sudah sampai demikian, hanya ada pada JPU agar secara formil dan materil memiliki legitimasi sesuai KUHAP," kata Barita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 2 Maret.

Barita berpandangan upaya Kejaksaan yang telah menerbitkan SKP2 untuk Nurhayati tersebut merupakan jaminan kepastian hukum.

Barita berharap agar masyarakat tidak takut melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayahnya.

"Langkah ini menjadi jaminan kepastian hukum bagi setiap orang untuk tidak takut melaporkan peristiwa korupsi di mana pun. Ada hukum yang menjamin perlindungan dan ada pengawasan yang efektif," ujarnya.

Sementara itu, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengapresiasi Kejaksaan yang telah menerbitkan SKP2 terhadap Nurhayati.

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nurgoho menilai jika Nurhayati tidak segera dibebaskan dari status tersangka, maka seluruh masyarakat yang ingin melaporkan perkara tindak pidana korupsi akan ketakutan karena bisa menjadi tersangka seperti Nurhayati.

"Nantinya siapa pun yang berusaha mengungkap kebenaran akan selalu berada dalam bayang-bayang ketakutan," ujar Kurniawan.

Kurniawan berharap jaksa penuntut umum bisa lebih teliti sebelum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari polisi.

"Jadi langkah Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan ini sudah selayaknya diapresiasi," katanya.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Menurut dia, Kejagung bakal melindungi pelapor perkara tindak pidana korupsi seperti pada perkara yang melibatkan Nurhayati.

"Kami akan mendukung setiap pelaporan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan memandang bahwa pelapor kasus tindak pidana korupsi itu adalah seseorang yang harus dibela," kata Febrie.

Nurhayati, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon merupakan pelapor kasus korupsi dana desa yang ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Cirebon.