JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait melakukan konsolidasi dan evaluasi terkait pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Konsolidasi dan evaluasi tersebut bertujuan supaya UIII menjadi pusat rujukan global tentang Islam moderat, kata Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres Jakarta, Rabu, 2 maret.
"Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII, bersama Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII," kata Wapres dalam keterangan yang dikutip Antara.
Pembangunan UIII tersebut, lanjutnya, harus didukung dengan kesiapan aspek akademis, baik persiapan perkuliahan, status dosen, maupun penataan ulang proses seleksi mahasiswa.
Wapres juga meminta Rektor UIII Komaruddin Hidayat memastikan kesiapan akademis dan aspek lain terkait rencana perkuliahan sesungguhnya.
Kesiapan itu antara lain terkait kejelasan status dosen yang telah direkrut serta menata kembali seleksi mahasiswa dengan mengikuti standar global, termasuk menerapkan learning management system.
Wapres juga meminta UIII berkonsultasi dengan Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pemenuhan kebutuhan anggaran tahun 2023 dan 2024.
"Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar segera me-review usulan anggaran pembangunan lanjutan dari sarana prasarana kampus UIII, terutama untuk pemenuhan kebutuhan furnitur dan interior, serta penyelesaian infrastruktur kawasan kampus di tahun 2022," jelasnya.
Selanjutnya, Wapres menekankan pentingnya penyesuaian perencanaan kebutuhan program studi dengan pembangunan infrastruktur UIII hingga 2024.
"Rektor UIII, melalui koordinasi bersama Menteri Agama dan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), agar segera menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur Kampus UIII sampai tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan program studi yang akan dibuka," katanya.
BACA JUGA:
Wapres juga mengimbau agar fungsi UIII sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dapat dioptimalkan, sehingga pembangunannya memanfaatkan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mitra UIII.
"Pembangunan UIII selanjutnya agar dapat dibiayai dengan mengoptimalkan status UIII sebagai PTN-BH, yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi bisa memanfaatkan sumber pembiayaan dari skema SBSN dan potensi pembiayaan melalui kerja sama dengan mitra UIII terkait," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tujuan awal pembangunan UIII merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki lembaga pendidikan tinggi dengan audiens internasional, yang nantinya dapat mendiseminasikan praktik-praktik Islam di Indonesia kepada dunia.
"Jadi ini lebih merupakan tool of diplomacy, bukan mencetak akademik, tapi ini adalah tool of diplomacy. Bahwa kemudian produknya bisa saja pemikir yang hebat, yang terus menggaungkan dan menyuarakan praktik Islam di Indonesia, tapi bisa juga masuk ke pop culture," kata Pratikno.
Diseminasi praktik ajaran Islam moderat di Indonesia ke dunia internasional itu dapat dilakukan melalui film, animasi, permainan, termasuk buku-buku rujukan.
"Jadi itulah kontribusi Indonesia untuk masyarakat internasional," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu siap mendukung segala kebutuhan UIII supaya segera memulai kegiatan perkuliahan di 2022.
"Untuk koordinasi lebih lanjut, kami akan melakukan diskusi di tingkat teknis untuk memenuhi kebutuhan. Kami mencatat untuk keperluan perkuliahan gedung sudah relatif siap, kebutuhan interior dan perlengkapan belajar yang perlu kita lengkapi supaya bisa kita mulai perkuliahan di bulan September 2022 ini," katanya.
Terkait
