JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto, menilai Pemerintah lebih baik fokus mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok (sembako), ketimbang sibuk mengurusi usulan penundaan Pemilu 2024. Terlebih, bulan depan masyarakat muslim akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
Pasalnya, selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik, baru-baru ini Pemerintah juga menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami telah mengalami dua kali kenaikan, yakni pada 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022.
"Hanya berselang dua bulan. Pemerintah lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat bagi rakyat daripada mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh masyarakat," ujar Mulyanto, Rabu, 2 Maret.
Menurut Anggota Komisi VII DPR itu, masyarakat sudah jenuh menghadapi kegaduhan akibat perbedaan pendapat, terlebih soal usul pemilu diundur.
"Masyarakat ingin pemerintah berbuat sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat meringankan beban hidup yang semakin berat," katanya.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, Legislator Dapil Banten itu mendesak pemerintah dan elite politik untuk fokus mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadhan 2022 ini. Pemerintah, kata Mulyanto, jangan memperkeruh suasana dengan mengangkat isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
"Tolong pemerintah fokus pada hal-hal produktif dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas dan kasus positif harian varian Omicron masih tinggi,” tegasnya.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar konstitusi dalam menjalankan amanah UUD 1945. Serta lebih memikirkan rakyat yang saat ini kesulitan akibat pemulihan ekonomi.
"Jangan mengumbar syahwat kekuasaan dan melabrak konstitusi. Terlalu mewah di tengah kondisi sulit masyarakat seperti sekarang ini, penguasa politik malah egois berpikir untuk memperpanjang kursi kekuasaannya,” tandas Mulyanto.