PDIP: Tutup Wacana Penundaan Pemilu

JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengajak semua pihak menutup wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab usulan Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. 

Andreas mengingatkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara berulang menegaskan taat pada konstitusi. Karenanya, dia meminta wacana tersebut ditutup dan tak disandarkan ke presiden. 

"Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden," ujar Andreas, Rabu, 2 Maret.

"Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," sambungnya. 

Andreas menekankan, wacana penundaan pemilu ini tidak punya dasar hukum maupun dasar politik. Karena secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun.

"Sehingga kalau menunda Pemilu 2024, maka pertama, akan terjadi kekosongan jabatan semua jabatan yang dipilih oleh rakyat baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi dan kabupaten, kota serta DPD," katanya.

Kedua, lanjut Andreas, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Cara lain adalah Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit untuk penambahan masa jabatan. 

"Namun hal ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi," tegasnya. 

Ketiga, secara politik penambahan jabatan presiden menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024. 

"Yang mana di Komisi II DPR ini berisi wakil-wakil partai termasuk dari partai-partai yang ketumnya mengusulkan penundaan pemilu," ucapnya.

Menurut Andreas, kesepakatan tanggal Pemilu 2024 dengan usulan penundaan pemilu sebagai hal kontradiktif. Hal itu, kata dia, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II DPR RI memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketum partai politik.

Keempat, alasan ekonomi pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Karena justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik," paparnya.

Oleh karena itu, Andreas menilai, mewacanakan penundaan pemilu justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik yang akan berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi. Karenanya, dia meminta wacana penundaan pemilu ditunda dan tak disandarkan pada Jokowi.

"Sehingga lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas," pungkas Andreas.