JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan didukung kalangan DPR.
Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menilai penegakan disiplin prajurit perlu ditingkatkan kepatuhannya dalam mengamankan kebijakan-kebijakan negara.
"Setuju, karena militer TNI dan polisi adalah hard power atau lembaga koersif, memiliki senjata, sifatnya satu komando atau disiplin tegak lurus dengan pimpinan tertinggi dalam hal mengamankan kebijakan negara," ujar Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Selasa, 1 Maret.
Politikus Golkar itu mengakui, penegakan disiplin prajurit di tataran pimpinan TNI dan Polri saat ini sudah baik. Namun, kata Bobby, perlu ada peningkatan kepatuhan untuk mengamankan kebijakan negara.
"Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Presiden, perlu ditingkatkan kepatuhan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara yang sudah diputuskan dan memiliki legitimasi," katanya.
Selain itu, Bobby menilai, arahan Presiden tersebut tidak perlu menjadi polemik di internal TNI dan Polri.
"Hal ini agar jangan ada keraguan dalam kegiatan sehari-harinya yang relevan dengan kebijakan tersebut. Karena sifatnya memegang senjata, tidak boleh ada keraguan," kata Bobby.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatasApp Group (WAG).
“Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati,” kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR,” ujar Jokowi.
BACA JUGA:
Menurut Jokowi, disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan. Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut.
“Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang,” ungkap Jokowi.
Terkait
