JAKARTA - Seluruh anggota TNI-Polri seharusnya mendukung penuh kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Dr Edi Hasibuan.
Menurutnya, anggota TNI-Polri harus loyal kepada pemimpin negara. Pasalnya, Lanjut Edi, TNI-Polri merupakan bagian dari negara dan pemerintah.
"Sudah seharusnya seluruh jajaran Polri dan TNI harus loyal terhadap pimpinan negara. Harus 'satya haprabu' (setia kepada pimpinan negara)," kata Edi dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Antara, Kamis, 3 Maret.
"Tidak ada anggota Polri dan TNI yang boleh berbeda pandangan atau beda pendapat kalau menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Semua keputusan negara harus didukung oleh aparat negara," ia menegaskan.
BACA JUGA:
Pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, layak dijatuhkan sanksi tegas kepada oknum anggota Polri dan TNI yang masih mempersoalkan keputusan negara.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengawasi disiplin seluruh anggotanya agar Polri kompak mendukung kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatasApp Group (WAG).
“Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati,” kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan. Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut.
“Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang,” ungkap Jokowi.